DISTORI.ID – Masa depan politik Gibran Rakabuming Raka dinilai belum berakhir meski dirinya telah melepaskan jabatan sebagai Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11/2026).
Di tengah polemik hukum dan tekanan politik di parlemen terkait persoalan ijazah, Gibran disebut masih memiliki peluang untuk kembali tampil dalam kontestasi politik nasional.
Direktur Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an, mengatakan tidak ada aturan yang secara otomatis menutup peluang Gibran untuk kembali mencalonkan diri dalam jabatan politik.
Menurutnya, hal terpenting yang harus dilakukan Gibran adalah memastikan seluruh persyaratan administrasi, khususnya terkait dokumen pendidikan, dapat dibuktikan sesuai ketentuan.
“Misalnya, kalau memang tidak bisa dibuktikan solusinya adalah kejar paket C atau apa itu yang ada ijazah SMA-nya,” kata Ali dikutip Sabtu (14/11/2026).
Selain persoalan administrasi, Ali menilai Gibran juga belum kehilangan kekuatan politik yang selama ini menopang kariernya.
Ia melihat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih berpotensi menjadi kendaraan politik Gibran. Terlebih, ayahnya, Joko Widodo (Jokowi), yang merupakan Presiden ke-7 RI, dinilai masih memiliki basis kepercayaan di tengah masyarakat.
Meski demikian, Ali mengingatkan adanya potensi persoalan lain yang bisa memengaruhi perjalanan politik keluarga Jokowi, yakni apabila isu dugaan makar ikut berkembang dan menyeret nama Jokowi beserta keluarganya.
Sebaliknya, jika persoalan tersebut hanya berhenti pada sosok Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menurut Ali, dampaknya terhadap citra politik Gibran dan Jokowi diperkirakan masih dapat dikendalikan.
Dosen Fakultas Ilmu Politik UIN Jakarta itu menegaskan, kepercayaan publik merupakan salah satu modal politik terbesar yang dimiliki Gibran dan Jokowi selama ini.
Karena itu, keputusan Gibran meninggalkan kursi wakil presiden dinilai tidak serta-merta mengakhiri pengaruh politiknya.
Ali bahkan menyinggung perbandingan antara Gibran dan mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagai bagian dari pandangannya mengenai perjalanan politik seorang tokoh setelah tidak lagi menduduki jabatan pemerintahan. []
