DISTORI.ID – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menjadwalkan sidang paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 2 Desember 2026.
Keputusan tersebut merupakan salah satu hasil rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berlangsung pada Jumat (13/11/2026).
Rapat digelar secara tertutup dan dihadiri sembilan pimpinan MPR serta perwakilan fraksi dari unsur DPR dan DPD.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, sidang paripurna tersebut secara khusus akan membahas pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan wakil presiden akan dilaksanakan pada Rabu 2 Desember 2026,” kata Ahmad Muzani.
Selain menetapkan jadwal sidang paripurna, rapat gabungan tersebut juga menyepakati sejumlah langkah persiapan.
Pertama, MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden pada hari yang sama untuk meminta dua nama calon wakil presiden yang nantinya akan dipilih dan ditetapkan dalam sidang paripurna.
Kedua, MPR membentuk tim verifikasi yang melibatkan lima persen dari total anggota MPR. Tim ini bertugas memeriksa kelengkapan dokumen serta persyaratan calon wakil presiden yang diajukan Presiden.
Ketiga, MPR membentuk tim ad hoc beranggotakan 36 orang. Tim tersebut akan mempersiapkan rancangan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden terpilih.
Muzani menjelaskan, secara konstitusional MPR memiliki waktu maksimal 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri Gibran untuk menyelesaikan proses pengisian jabatan tersebut.
Dengan perhitungan tersebut, batas waktu pelaksanaan proses itu jatuh pada 10 Januari 2027.
Meski demikian, MPR memilih mempercepat tahapan agar kekosongan jabatan wakil presiden tidak berlangsung terlalu lama.
“Meskipun MPR memiliki waktu 60 hari sejak kami menerima surat pengunduran diri Mas Gibran, yang 60 hari itu berarti 10 Januari 2027, dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik,” ujarnya.
Sementara itu, alur dan mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden tersebut disusun oleh Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari.
Penyusunan tahapan itu mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 46 hingga Pasal 49 UU Nomor 17 Tahun 2014, serta Pasal 134 sampai Pasal 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. []
