DISTORI.ID – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infrawil) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan terdapat sekitar 7.000 kawasan kumuh yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Menurut AHY, ribuan kawasan tersebut membutuhkan penanganan serius dan terpadu agar kualitas lingkungan permukiman sekaligus kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.
Dari total tersebut, sekitar 5.620 kawasan tergolong kumuh ringan. Sementara sekitar 100 kawasan masuk kategori berat, sedangkan sisanya berada dalam kategori sedang.
Klasifikasi kawasan kumuh tersebut ditentukan berdasarkan sejumlah karakteristik, antara lain permukiman di bantaran sungai, kawasan rawan bencana, hingga wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.
“Kurang lebih 7 ribuan kawasan di Indonesia tentu dengan berbagai klasifikasi. Berat kurang lebih 100, sedangkan paling banyak yang berklasifikasi ringan 5.620,” ujar AHY dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Gedung BJ Habibie BRIN, Jakarta Pusat, Senin (14/9).
AHY menegaskan, penanganan kawasan kumuh tidak boleh hanya berorientasi pada menghapus predikat “kumuh” dari sebuah wilayah.
Lebih dari itu, penataan harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Karena itu, pemerintah mendorong pendekatan lintas sektor dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Kolaborasi tersebut mencakup pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, media, hingga komunitas masyarakat.
Pada 2026, pemerintah memfokuskan program penataan pada 16 kawasan kumuh yang memiliki luas total sekitar 436 hektare. Kawasan tersebut tersebar di 16 provinsi.
“Tahun 2026, ini yang akan dikerjakan ada 16 kawasan, 436 hektare di 16 provinsi. Nanti bisa dilihat, bisa dibagikan datanya oleh Pak Deputi, sehingga nanti siapa yang termasuk dalam program penanganan permukiman kumuh di tahun 2026 ini bisa kita kawal bersama-sama,” kata AHY.
Menurut dia, orkestrasi kebijakan yang terintegrasi diperlukan agar penanganan permukiman kumuh tidak lagi berjalan sendiri-sendiri antar sektor.
Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk mewujudkan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan transparan dan akuntabel, pemerintah juga menyiapkan sistem pemantauan melalui dashboard khusus.
Sistem tersebut nantinya digunakan untuk memetakan dan memantau perkembangan penataan kawasan di setiap daerah.
Dashboard itu juga diharapkan menjadi sarana interaksi sekaligus kanal pelaporan bagi masyarakat.
“Sehingga kita bisa memastikan daerah mana sesuai dengan tahun anggarannya, kewenangannya, pusat, provinsi, atau kabupaten, kota, kemudian kita cek benar nggak dikerjakan,” tegas AHY. []
