DISTORI.ID – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp114,59 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2027.
Besaran anggaran tersebut disepakati dalam Rapat Kerja Kementerian PU bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (2/9/2026).
Anggaran tersebut akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum sekaligus mendukung target prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
RKP tahun depan mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, dukungan kementeriannya pada 2027 akan difokuskan pada sejumlah sektor strategis.
Di antaranya ketahanan pangan, air dan energi, pembangunan infrastruktur serta penciptaan lapangan kerja, penguatan desa dan pemerataan pembangunan, hingga pembangunan manusia dan pelestarian lingkungan.
Menurut Dody, pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak langsung terhadap produktivitas masyarakat maupun perekonomian nasional.
“Bagi kami, produktivitas berarti sawah terairi dari irigasi-irigasinya, logistik semakin terhubung dan layanan dasar berfungsi secara optimal. Investasi dan industri didukung oleh konektivitas, infrastruktur dasar serta kawasan yang tertata,” ujar Dody.
Sebelumnya, Kementerian PU memperoleh pagu indikatif TA 2027 sebesar Rp98,47 triliun.
Dalam proses pembahasan berikutnya, kementerian mendapat tambahan anggaran Rp16,12 triliun yang terdiri atas Rp14,41 triliun rupiah murni dan Rp1,71 triliun non-rupiah murni.
Dengan tambahan tersebut, total alokasi anggaran Kementerian PU untuk 2027 mencapai Rp114,59 triliun.
Dari total anggaran itu, Direktorat Jenderal Bina Marga mendapat porsi terbesar, yakni Rp37,30 triliun.
Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan, preservasi serta pembangunan dan penggantian jembatan, pembangunan flyover dan underpass, hingga pembangunan jalan tol.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis memperoleh alokasi Rp32,57 triliun.
Dana tersebut akan mendukung berbagai pembangunan fasilitas strategis, termasuk revitalisasi sekolah keagamaan, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III, pembangunan perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan, serta prasarana kesehatan, peribadatan, olahraga, perekonomian dan fasilitas strategis lainnya.
Untuk sektor sumber daya air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mendapatkan anggaran Rp30,66 triliun.
Penggunaannya mencakup pembangunan bendungan yang masih berjalan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir dan sedimentasi, pengamanan pantai, peningkatan kapasitas air baku, serta pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
Selanjutnya, Direktorat Jenderal Cipta Karya memperoleh alokasi Rp12,15 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), perluasan SPAM, pengelolaan air limbah, persampahan, serta pembangunan dan peningkatan bangunan gedung.
Adapun dukungan untuk kebutuhan manajemen dan teknis dialokasikan sebesar Rp1,91 triliun.
Kementerian PU juga menyiapkan anggaran Rp7,06 triliun untuk memperkuat pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat (IBM). Program tersebut pada 2027 ditargetkan menjangkau 17.412 lokasi.
Alokasi tersebut meliputi 13.296 lokasi P3TGAI, pembangunan 128 unit jembatan gantung, serta 3.988 lokasi program IBM bidang permukiman.
Program permukiman itu mencakup PISEW, Pamsimas, Sanimas, Sanitasi LPK, dan TPS3R.
Dody menegaskan, program prioritas Kementerian PU pada 2027 akan disusun secara terarah dan realistis sehingga hasil pembangunan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Pelaksanaan akan kami jaga secara lebih berkualitas, akuntabel, dan dapat senantiasa dipertanggungjawabkan serta mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara maksimal,” pungkasnya. []
