DISTORI.ID – Di tengah krisis iklim yang terus meningkat, perempuan menjadi kelompok yang kerap menghadapi dampak secara tidak proporsional.
Data UNDP dan UN Women menunjukkan, tanpa kebijakan yang responsif gender, hingga 158 juta perempuan dan anak perempuan berpotensi terdorong ke jurang kemiskinan pada 2050 akibat perubahan iklim.
Berangkat dari persoalan tersebut, dua mahasiswi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina (UPER), Zeffanya Tessalonika Manoppo dan Paskarina Alfalahsea, menghadirkan gagasan kebijakan berupa model kerja sama antara Indonesia dan negara-negara Pasifik untuk memperkuat peran perempuan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Gagasan itu dituangkan dalam policy brief berjudul Mendayung Bersama di Lautan yang Sama: Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia–Pasifik dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Berperspektif Gender.
Melalui karya tersebut, keduanya mengusulkan pembentukan Indonesia-Pacific Climate and Gender Partnership (IPCGP) sebagai kerangka kemitraan yang mendorong kolaborasi Indonesia dan negara-negara Pasifik dalam menghadapi krisis iklim.
Konsep ini lahir dari kesamaan karakter Indonesia dan kawasan Pasifik sebagai wilayah kepulauan yang sama-sama rentan terhadap kenaikan permukaan laut, degradasi ekosistem pesisir, hingga ancaman terhadap kehidupan masyarakat pesisir.
Indonesia dinilai memiliki modal kuat untuk memimpin kolaborasi tersebut melalui pengalaman pengelolaan wilayah pesisir, kebijakan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) 2024–2030, Blue Economy Roadmap, serta berbagai praktik pemberdayaan perempuan yang dapat menjadi rujukan penguatan ketahanan iklim di kawasan Pasifik.
Atas gagasan tersebut, Zeffanya dan Paskarina berhasil meraih Juara I kategori Chamber Policy Brief dalam Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (PSNMHII) ke-38 Tahun 2026 di Bandung. Kompetisi tersebut diikuti 31 tim dari 31 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Menurut Zeffanya, perempuan memiliki pengalaman dan kedekatan dengan komunitas yang menjadikan mereka aktor penting dalam membangun ketahanan iklim. Karena itu, pelibatan perempuan perlu hadir sejak tahap perencanaan hingga implementasi kebijakan.
“Perempuan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lahir dari kedekatan mereka dengan komunitas. Perspektif tersebut perlu hadir sejak proses perencanaan hingga pengambilan keputusan agar kebijakan iklim menjadi lebih inklusif dan efektif,” ujar Zeffanya.
Sebagai implementasi, IPCGP menawarkan dua program utama.
Program pertama, Gender-Climate Fellowship, difokuskan pada peningkatan kapasitas perempuan di negara-negara Pasifik dalam bidang pembiayaan iklim dan tata kelola wilayah pesisir.
Program kedua, Mangrove & Coastal Adaptation Pilot, berupa proyek restorasi ekosistem pesisir berbasis komunitas perempuan yang menargetkan pemulihan 500 hektare kawasan mangrove dalam tiga tahun sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
Paskarina menjelaskan, kedua program dirancang agar perempuan tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga memiliki ruang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan.
“Kami menargetkan sedikitnya 40 persen keterlibatan perempuan dalam struktur pengambilan keputusan pada proyek restorasi pesisir. Harapannya, perempuan memiliki ruang yang lebih besar untuk berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan yang tangguh terhadap krisis iklim,” kata Paskarina.
Sementara itu, Pjs. Rektor Universitas Pertamina, Prof. Dr. techn. Djoko Triyono, M.Si., mengapresiasi pencapaian tersebut sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan terhadap tantangan global.
“Prestasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Pertamina tidak hanya mampu mengidentifikasi persoalan global, tetapi juga menghadirkan solusi berbasis riset yang inovatif dan aplikatif. Universitas Pertamina akan terus mendorong lahirnya gagasan yang memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya. []
