DISTORI.ID – Koalisi mahasiswa menilai Satgas di IPB University gagal total menangani kasus pelecehan, dinilai lamban dan tak berpihak pada korban.
Gelombang protes mahasiswa terhadap dugaan kasus pelecehan seksual di lingkungan IPB University terus membesar.
Koalisi Mahasiswa Peduli IPB secara terang-terangan menilai Satuan Tugas (Satgas) kampus gagal total dalam menangani kasus yang kini viral di media sosial.
Isu ini mencuat setelah beredarnya tangkapan layar percakapan dari grup chat mahasiswa yang diduga berisi konten pelecehan seksual, objektifikasi tubuh perempuan, hingga praktik perpeloncoan bernuansa seksual terhadap mahasiswa junior.
Percakapan tersebut viral di platform X melalui akun @ipb_menfess dan langsung memicu reaksi keras dari warganet.
Dalam sejumlah unggahan, terlihat bagaimana percakapan itu tidak hanya bersifat candaan, tetapi mengarah pada normalisasi perilaku menyimpang.
Hal ini yang kemudian dinilai mahasiswa sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis digital yang serius dan tidak bisa dianggap remeh.
Koalisi Mahasiswa Peduli IPB menyebut, kasus yang mencuat saat ini hanyalah “puncak gunung es”.
Mereka menilai praktik serupa sudah berlangsung lama, namun kerap tidak ditindak secara serius oleh pihak kampus.
“Ini bukan kejadian pertama. Polanya berulang, tapi selalu berakhir tanpa efek jera. Satgas tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah,” ujar perwakilan Koalisi dalam keterangannya, dikutip Minggu (19/4).
Menurut mereka, lemahnya penanganan terlihat dari sanksi yang dijatuhkan dalam kasus-kasus sebelumnya.
Beberapa pelaku disebut hanya mendapat hukuman ringan seperti kegiatan sosial atau sanksi administratif yang dinilai tidak sebanding dengan dampak yang dialami korban.
Situasi ini berdampak langsung pada kondisi psikologis mahasiswa, khususnya perempuan.
Koalisi menyebut puluhan mahasiswi merasa tidak aman dan terancam, bahkan di ruang yang seharusnya menjadi tempat belajar yang aman.
“Banyak korban memilih diam karena takut. Ada tekanan sosial, ada juga kekhawatiran soal akademik. Ini yang membuat lingkaran kekerasan terus berulang,” lanjutnya.
Tak hanya itu, beredarnya rumor di kalangan mahasiswa terkait dugaan keterlibatan pihak yang memiliki kedekatan dengan elit kampus semakin memperkeruh situasi.
Meski belum terkonfirmasi secara resmi, isu tersebut membuat kepercayaan mahasiswa terhadap sistem penanganan kampus semakin menurun.
Koalisi juga menyoroti sikap pimpinan kampus yang dinilai lambat dan cenderung defensif.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang tegas dari pihak rektorat IPB terkait kasus yang tengah viral tersebut.
Rektor IPB, Alim Setiawan, belum memberikan respons terbuka atas tuntutan mahasiswa.
Kondisi ini dinilai kontras dengan langkah cepat yang dilakukan kampus lain saat menghadapi kasus serupa.
Sebagai perbandingan, Koalisi menyinggung penanganan kasus di Universitas Indonesia yang dinilai lebih transparan dan berpihak pada korban.
Di UI, pelaku langsung dinonaktifkan sementara, proses investigasi dibuka, dan korban mendapatkan perlindungan.
“Di kampus lain bisa tegas dan cepat. Di IPB justru terkesan menunggu isu reda. Ini yang membuat kami kecewa,” kata perwakilan Koalisi.
Lima Tuntutan Mahasiswa
Atas kondisi tersebut, Koalisi Mahasiswa Peduli IPB mengajukan lima tuntutan utama kepada pihak kampus.
Pertama, mereka mendesak rektor untuk segera mengambil sikap tegas terhadap seluruh pelaku tanpa pandang bulu, termasuk jika melibatkan pihak yang memiliki kedekatan dengan pejabat kampus.
Kedua, mereka menuntut reformasi total terhadap Satgas penanganan kekerasan seksual agar menjadi lembaga yang independen, transparan, dan benar-benar berpihak pada korban.
Ketiga, penanganan kasus harus dilakukan secara cepat, adil, dan terbuka kepada publik, agar tidak menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan.
Keempat, kampus diminta memberikan jaminan perlindungan serta pemulihan bagi korban, tanpa adanya tekanan untuk berdamai atau ancaman akademik yang kerap terjadi secara terselubung.
Kelima, Koalisi mendesak adanya audit menyeluruh terhadap grup chat mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan yang berpotensi menjadi ruang terjadinya kekerasan seksual.
Menurut mereka, langkah ini penting untuk memutus rantai budaya yang dianggap sudah mengakar di lingkungan kampus.
“Kalau hanya menyelesaikan satu kasus tanpa membongkar sistemnya, kejadian seperti ini akan terus terulang,” tegas mereka.
Sementara itu, di media sosial, dukungan terhadap korban terus mengalir.
Tagar terkait IPB dan isu pelecehan seksual sempat menjadi trending, dengan banyak pengguna mendesak kampus untuk tidak lagi menutup-nutupi kasus.
Sejumlah alumni dan publik juga ikut bersuara, meminta agar IPB menjaga integritas sebagai institusi pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi nilai keamanan dan kenyamanan bagi seluruh civitas akademika.
Di tengah tekanan yang terus meningkat, mahasiswa menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga ada langkah konkret dari pihak kampus.
Mereka menegaskan, perjuangan ini bukan sekadar soal citra institusi, melainkan tentang keadilan dan rasa aman.
“Kami tidak akan berhenti sampai ada perubahan nyata. Ini soal martabat dan keselamatan mahasiswa,” tutup Koalisi.
Publik pun menanti, apakah kampus akan mengambil langkah tegas atau justru kembali terjebak dalam pola lama yang penuh kritik. []
