TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/2/2023).
Pada kesempatan itu, Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz meminta agar Pengawasan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) di sektor industri pertambangan diperketat.
“Karena persoalan K3 inilah yang salah satunya memicu konflik di perusahaan (Gunbuster Nickel Industry) GNI,” kata Riden Hatam Aziz pada konferensi pers di depan Gedung DPR RI Jakarta, Senin.
Aksi buruh ini diselenggarakan bertepatan dengan peringatan hari jadi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang ke 24.
Riden mengatakan kerusuhan di PT GNI disebabkan adanya 2 orang pekerja yang meninggal dunia.
Ditambah lagi banyaknya hak-hak pekerja yang tidak dipenuhi.
“Kerjanya dia diatas tungku, dengan craine, jatuh, meninggal dan terbakar,” ujarnya.
“K3 kami minta betul-betul diperhatikan. Ini sebagai tupoksi dari kementerian ketenagakerjaan,” kata Riden.
Setidaknya ada 3 tuntutan utama buruh yang dibawa ke DPR hari ini.
Yakni menolak isi Perppu Omnibus Law Cipta Kerja, menolak RUU Kesehatan, dan agar RUU PPRT segera disahkan DPR RI.
Selain di Jakarta, aksi juga dilakukan di berbagai kota industri seperti Semarang, Surabaya, Medan, Batam, Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Pekanbaru, Ternate, Ambon, Kupang, dan beberapa kota industri lain.
Hal lain yang juga disuarakan adalah perlindungan buruh perkebunan dan perlindungan buruh putsourcing perusahaan BUMN seperti misalnya berbagai permasalahan yang terjadi di perusahaan alih daya yang ada di lingkungan PT PLN (Persero).
Selain itu, buruh juga menolak ERP atau kebijakan bayar berjalan elektronik.
