DISTORI.ID – Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh menegaskan telah menangani perkara dugaan jarimah liwath yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD sesuai kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.
Penanganan perkara tersebut dilakukan bersama Satpol PP dan WH Provinsi Aceh sebagai bagian dari upaya penegakan Qanun Jinayat di wilayah Kota Banda Aceh.
Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, menyampaikan penjelasan tersebut dalam konferensi pers Pemerintah Kota Banda Aceh di halaman Kantor BKPSDM, Jumat (13/11/2026).
Rizal mengatakan, seluruh tahapan penanganan perkara telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, berdasarkan petunjuk peneliti berkas perkara, unsur jarimah sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi.
Hal itu disebabkan perilaku yang menjadi pokok perkara dinilai belum diatur secara konkret dalam ketentuan qanun tersebut.
“Sejak awal, penanganan perkara ini merupakan bagian dari upaya Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam menegakkan Qanun Jinayat. Kami telah melakukan berbagai upaya bersama Satpol PP dan WH Provinsi Aceh untuk mendukung penanganan yang objektif dan profesional,” ujar Rizal.
Ia menegaskan, komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan syariat Islam tetap berlaku tanpa membedakan status maupun kedudukan pihak yang terlibat.
Menurut Rizal, peristiwa yang terjadi pada 12 Agustus 2026 itu telah diproses melalui mekanisme hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, ia menilai pengaturan mengenai jarimah liwath dalam Qanun Jinayat perlu dikaji kembali. Evaluasi diperlukan agar ketentuan hukum yang ada dapat menjawab berbagai persoalan dan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kami tidak ingin ke depan muncul permasalahan serupa yang penanganannya kembali terkendala karena unsur pidana yang disyaratkan dalam aturan belum terpenuhi,” katanya.
Untuk itu, Pemerintah Kota Banda Aceh berharap dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), ahli hukum, serta pihak terkait lainnya.
Pembahasan tersebut diharapkan dapat mengevaluasi rumusan pengaturan jarimah liwath dalam Qanun Jinayat, termasuk cakupan perilaku dalam hubungan sesama jenis.
Selain menjelaskan penanganan perkara, Pemko Banda Aceh juga mengimbau masyarakat agar menyikapi persoalan tersebut secara bijak dan menghormati proses hukum yang telah berjalan.
Masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, menghindari spekulasi, serta tetap menjaga privasi keluarga dan seluruh pihak yang terlibat. []
