NEWS

Banggar DPRK Aceh Barat Sampaikan Sejumlah Rekomendasi Terhadap Raqan Perubahan APBK 2026

DISTORI.ID – Tim Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap Rancangan Qanun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2026.

Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Jubir Banggar, Bustamam pada rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Raqan perubahan APBK Aceh Barat tahun 2026 di ruang sidang utama pada Kamis (10/9/2026).

“Berdasarkan hasil pembahasan, pendapatan daerah mengalami pengurangan Rp10,17 miliar dari semula Rp1,322 triliun menjadi Rp1,312 triliun. Sementara belanja daerah bertambah Rp6,18 miliar, dari Rp1,381 triliun menjadi Rp1,387 triliun. Kemudian pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah juga mengalami penambahan sebesar Rp16,35 miliar, dari Rp59,10 miliar menjadi Rp75,46 miliar,” kata Bustamam.

Dikatakan Bustamam, Banggar meminta agar perubahan APBD diarahkan kepada program – program prioritas, terutama terkait keberlanjutan layanan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan pemeliharaan infrastruktur strategis.

“Perangkat daerah harus memastikan pengadaan dilakukan secara transparan dan efisien serta mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Kami juga menekankan pentingnya pengelolaan SILPA dan penyesuaian pendapatan secara akuntabel,” katanya.

Bustamam menyebutkan, pihaknya juga turut memberikan perhatian khusus kepada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) seperti Dinas Pendidikan Dayah, Dinas Pertanahan dan Dinas Kesehatan.

“Khusus Dinas Pertanahan, kami meminta penyelesaian persoalan tanah yang terindikasi terlantar serta fasilitasi penyelesaian sengketa tanah masyarakat. Proses pengadaan tanah untuk pembangunan irigasi Lhok Guci dipastikan berjalan sesuai ketentuan, terutama menyangkut status, pemilik dan pelepasan hak atas tanah,” ujar Bustamam.

Kemudian kepada Dinas Kesehatan, Banggar meminta peningkatan pelayanan kepada masyarakat tidak hanya berhenti pada aspek kebijakan, tetapi juga memastikan pelayanan kesehatan mudah diakses, bermutu, didukung ketersediaan dokter dan tenaga medis yang responsif, serta alat kesehatan dan obat-obatan yang memadai.

w“Aset milik daerah yang telah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan, seperti mobil ambulans, genset dan aset bergerak lainnya, segera diidentifikasi untuk selanjutnya dapat dilakukan penjualan melalui lelang dan penghapusan,” ujarnya. []

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Back to top button