DAERAHNEWSPEMERINTAH

Pemko Banda Aceh Perkuat Budaya Anti Korupsi, Kepala OPD Dibekali Pemahaman Hukum

DISTORI.ID – Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dan Penerangan Hukum yang diselenggarakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh di Balai Keurukon, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan ini diikuti para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta jajaran aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Sosialisasi dibuka oleh Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal. Hadir pula Asisten Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Banda Aceh, Bachtiar.

Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan Bachtiar, Pemerintah Kota Banda Aceh menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kejati Aceh, khususnya Tim Penerangan Hukum, yang telah hadir untuk memberikan pemahaman serta pendampingan hukum kepada jajaran pemerintah daerah.

Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki arti penting karena dalam menjalankan roda pemerintahan, setiap perangkat daerah berhadapan dengan berbagai aturan, kebijakan, program, dan keputusan yang harus dilaksanakan secara tepat serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Seluruh program pembangunan harus berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku, termasuk dalam penggunaan anggaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aturan hukum menjadi kebutuhan bagi setiap pimpinan perangkat daerah dan aparatur pemerintah agar tidak salah dalam mengambil keputusan maupun melaksanakan tugas,” ujar Bachtiar.

Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti sosialisasi tersebut dengan serius dan memanfaatkan kesempatan yang tersedia untuk bertanya serta berdiskusi.

Bachtiar juga mendorong para peserta menyampaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di masing-masing perangkat daerah agar dapat memperoleh penjelasan dan solusi yang tepat.

Menurutnya, potensi persoalan hukum harus diantisipasi sejak dini melalui pemahaman regulasi, ketelitian dalam bekerja, serta koordinasi dengan pihak yang memiliki kompetensi di bidang hukum.

Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. []

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Back to top button