DISTORI.ID – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) bersama Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) meminta Pemerintah Pusat segera menuntaskan tiga persoalan strategis yang berkaitan dengan kekhususan Aceh.
Ketiga persoalan tersebut meliputi keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), kepastian status tanah wakaf Lapangan Blang Padang, serta penyelesaian polemik Bendera Aceh.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Pusat di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Nakula, Gedung A Lantai 6 Kemenko Polkam tersebut, Mualem dan Dek Fadh didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh.
Rakor dipimpin Menko Polkam Dudung Abdurachman. Turut hadir Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Di hadapan jajaran pemerintah pusat, Mualem meminta agar ketiga persoalan tersebut segera mendapat penyelesaian konkret. Ia menilai komunikasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memberikan kepastian bagi masyarakat Aceh.
“Kami memohon agar pembahasan terkait Dana Otsus Aceh, persoalan tanah wakaf Blang Padang, maupun Bendera Aceh segera dituntaskan. Harapan kami, semua persoalan ini tidak terus berlarut-larut ke depannya,” tegas Mualem.
Menanggapi permintaan tersebut, Menko Polkam Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah pusat berkomitmen mengawal penyelesaian berbagai persoalan yang disampaikan Pemerintah Aceh.
Terkait Lapangan Blang Padang, Dudung menegaskan pemerintah akan memberikan kepastian hukum mengenai status tanah wakaf dengan tetap menghormati kekhususan Aceh.
Pemerintah pusat juga menyatakan pentingnya menjaga keberlanjutan Dana Otsus sebagai salah satu instrumen pendukung pembangunan Aceh.
“Komitmen menjaga kelanjutan Dana Otsus Aceh untuk pembangunan ke depan akan terus kita kawal,” kata Dudung.
Sementara mengenai Bendera Aceh, Dudung menyebut pemerintah akan mengedepankan dialog bersama Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik.
“Walaupun itu memerlukan waktu, kita akan mendorong supaya semua tuntas,” tambahnya.
Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.
Melalui komunikasi dan pembahasan bersama, penyelesaian berbagai persoalan kekhususan Aceh diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum serta memberikan kepastian bagi masyarakat.
Sejumlah pejabat turut mendampingi Mualem dan Dek Fadh dalam pertemuan tersebut. Di antaranya Ketua DPRA Zulfadli, Kapolda Aceh Ruddi Setiawan, Pangdam Iskandar Muda Mahesa Fitriadi, Ketua Komisi I DPRA Muharuddin, dan Pj Sekda Aceh Taufik.
Hadir pula Panitera Mahkamah Syariah Aceh Saiful Alamsyah, Kepala BPN Aceh Arinaldi, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. []
