DISTORI.ID – Pemerintah Kota Banda Aceh terus mendorong keterbukaan informasi publik melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi digital.
Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, saat mengikuti penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Aceh di Kantor Komisi Informasi Aceh, Geuceu Komplek, Rabu (14/10/2026).
Illiza mengatakan, keterbukaan informasi bukan sekadar menyediakan data dan dokumen pemerintahan.
Lebih dari itu, masyarakat harus dapat mengakses informasi dengan mudah dan memperoleh pelayanan yang cepat serta tepat.
Karena itu, Pemko Banda Aceh terus mengembangkan sistem pelayanan yang terintegrasi, mulai dari tingkat gampong, kecamatan, hingga pemerintah kota.
Sejumlah inovasi telah dikembangkan untuk mendukung upaya tersebut. Di antaranya layanan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sistem pengaduan masyarakat SALEUM, serta pemanfaatan Command Center dan CCTV untuk memantau kondisi kota, memberikan notifikasi, dan meningkatkan keamanan ruang publik.
Pemko Banda Aceh juga menghadirkan berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Program tersebut meliputi Ambulans Puskesmas Keliling, Dokter Saweu Sikula, Gerakan Seniman Masuk Sekolah, hingga Forum Suara Warga sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Kelola 58 Aplikasi Digital
Dalam paparannya, Illiza menyebut Pemko Banda Aceh saat ini mengelola 58 aplikasi yang mendukung pelayanan dan administrasi pemerintahan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 aplikasi digunakan untuk mendukung informasi publik, sedangkan 32 aplikasi lainnya diperuntukkan bagi administrasi pemerintahan.
Pemko Banda Aceh juga berencana memperkuat pengelolaan informasi hingga tingkat gampong melalui pembentukan dan pendampingan PPID gampong di sembilan kecamatan.
Ke depan, pemerintah kota akan terus meningkatkan kualitas layanan informasi berbasis teknologi.
Penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi juga menjadi perhatian, termasuk pengembangan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Teknologi tersebut direncanakan untuk mendukung digitalisasi layanan di sejumlah sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan.
Illiza menegaskan, berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemko Banda Aceh dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Insya Allah, kita terus berjuang agar informasi publik dan ruang publik semakin terbuka, transparan, dan akuntabel. Ini bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” tutup Illiza. []
