DISTORI.ID – Wakil Bupati Aceh Besar Syukri A. Jalil menegaskan penguatan pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, upaya meningkatkan derajat kesehatan tidak dapat dibebankan kepada satu instansi, melainkan membutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan.
Hal tersebut disampaikan Syukri saat membuka Pertemuan Penguatan Lintas Program dan Lintas Sektor (LP/LS) dalam Implementasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Komunitas di Hotel Permata Hati, Jalan Rel Kereta Api, Gampong Meunasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan yang digelar Dinas Kesehatan Aceh Besar tersebut menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan advokasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan primer dan komunitas di Kabupaten Aceh Besar.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Dinas Kesehatan beserta seluruh jajaran yang telah berinisiatif melaksanakan kegiatan pertemuan penguatan lintas program dan lintas sektor implementasi pelayanan kesehatan primer dan komunitas pada hari ini,” ujar Syukri.
Menurutnya, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian bersama. Kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental dan pikiran.
“Dengan kita sehat, sehat badan, sehat pikiran, sehat akal, ibadah kita pun sempurna. Kemudian dengan sehat badan, sehat akal, sehat pikiran, mungkin kita mencari nafkah pun sempurna,” katanya.
Syukri mengatakan perhatian pemerintah terhadap sektor kesehatan juga tercermin dalam kebijakan penganggaran. Ia menegaskan, meskipun kondisi APBD terbatas, sektor kesehatan dan pendidikan tetap harus menjadi prioritas.
“Bahkan apabila APBD minim, sektor kesehatan tidak boleh diabaikan. Seperti halnya sektor pendidikan juga tidak boleh diabaikan. Begitulah pentingnya bagi pemerintah untuk memperhatikan masalah kesehatan ini,” tegasnya.
Ia menekankan, pelayanan kesehatan tidak mungkin hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan beserta jajarannya.
Pelaksanaan program kesehatan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, fasilitas kesehatan, organisasi profesi, mitra pembangunan kesehatan, hingga masyarakat.
“Sekali lagi Bapak Ibu, kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh satu instansi saja, tapi membutuhkan kolaborasi semua pihak,” ujarnya.
Syukri juga menilai pemerintah kecamatan dan Puskesmas memiliki peran strategis dalam memastikan program kesehatan berjalan hingga tingkat masyarakat.
Menurutnya, camat memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan berbagai sektor pembangunan di wilayahnya, termasuk bidang kesehatan dan pendidikan.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi forum untuk menyamakan persepsi, visi, dan tujuan serta memperkuat koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan primer dan komunitas.
Kegiatan itu juga diarahkan untuk meningkatkan komitmen para pemangku kebijakan, pimpinan daerah, lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, mitra pembangunan kesehatan, serta pihak terkait lainnya dalam memperkuat program kesehatan primer dan komunitas.
Penguatan tersebut meliputi pelayanan kesehatan keluarga, tata kelola pelayanan kesehatan primer, promosi kesehatan dan kesehatan komunitas, pelayanan bagi kelompok rentan, serta peningkatan fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer.
Syukri menilai penguatan layanan kesehatan primer merupakan bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sehat guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Kalau memang dari sisi kesehatan sebagai langkah awal menuju Indonesia Emas tidak mulai kita lakukan, kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi untuk 2045,” katanya.
Karena itu, ia berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan serius serta menyerap materi yang disampaikan para narasumber untuk kemudian diterapkan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini kita dapat menyerap semua yang disampaikan oleh narasumber semata-mata untuk kepentingan masyarakat kita di masa yang akan datang,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Aceh, Kabag Kesra Aceh Besar, Kepala Bappeda Aceh Besar, serta Kepala DPMG Aceh Besar.
Hadir pula Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Besar, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Besar, Kepala Dinas PPKB dan P3A Aceh Besar, Kepala Dinas Pangan Aceh Besar, serta para camat dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. []
