DISTORI.ID – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi guna mendukung percepatan proses pengadaan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BPMA, Nasri, bersama Direktur Utama PT BKI, R. Benny Susanto, pada agenda resmi The 50th Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition 2026 yang berlangsung dalam suasana penuh kolaborasi dan komitmen bersama untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan industri hulu migas.
Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya mendorong sinergi antarlembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menciptakan proses pengadaan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, serta tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik (good governance).
Melalui Nota Kesepahaman ini, BPMA dan PT BKI sepakat untuk menjalin kerja sama dalam berbagai ruang lingkup yang mendukung penguatan sektor hulu migas, termasuk dukungan teknis, konsultansi, verifikasi, serta pengembangan kompetensi dan layanan yang relevan dengan kebutuhan industri.
“Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan efisiensi proses bisnis di sektor hulu migas, khususnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta dapat mendukung dan meningkatkan keandalan operasi hulu migas, guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi. Kami di BPMA berkomitmen untuk terus membangun kemitraan strategis yang memberikan nilai tambah nyata bagi industri dan masyarakat Aceh,” ujar Kepala BPMA Nasri.
Sementara itu, Direktur Utama PT BKI, R. Benny Susanto, menyampaikan “komitmen perusahaan untuk memberikan dukungan terbaik melalui kompetensi dan pengalaman yang dimiliki guna mendukung percepatan dan optimalisasi kegiatan operasional hulu migas di Aceh”.
Sinergi antara BPMA dan PT BKI diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan investasi, keberlanjutan operasional industri hulu migas, serta penguatan peran BUMN dalam mendukung peningkatan kapasitas nasional maupun daerah. []
