DISTORI.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat Universitas Muslim Indonesia (UMI) menyoroti penanganan aparat penegak hukum dalam konflik yang terjadi saat peringatan tiga dekade April Makassar Berdarah (AMARAH) pada April 2026.
Ketua Umum HMI Koordinator Komisariat UMI, Qemal Habib Adi, menilai peristiwa tersebut tidak dapat dipandang sebagai benturan spontan semata. Ia menyebut terdapat persoalan dalam pengelolaan situasi oleh aparat sejak awal, terutama ketika potensi konflik dinilai sudah terlihat.
“Eskalasi terjadi secara bertahap, namun tidak diantisipasi dengan baik. Di situ kami melihat adanya kelemahan dalam pengelolaan pengamanan,” ujar Qemal dalam keterangan tertulis, Selasa (25/4/2026).
Qemal menegaskan, tindakan penyerangan terhadap mahasiswa serta pengrusakan fasilitas kampus dan kendaraan pribadi merupakan pelanggaran hukum yang seharusnya ditangani secara cepat dan berimbang. Namun, menurutnya, respons aparat di lapangan justru menimbulkan pertanyaan.
“Respons aparat terlihat tidak seimbang. Ketika satu pihak cepat ditindak, sementara pihak lain yang mengalami kerugian tidak mendapat perlindungan yang sama, wajar jika publik mempertanyakan,” katanya.
Ia juga menyoroti proses pengamanan yang dilakukan aparat. Qemal menyebut terdapat mahasiswa yang tidak terlibat langsung dalam aksi demonstrasi namun ikut diamankan.
Sementara itu, belum terlihat adanya tindakan serupa terhadap pihak lain yang diduga terlibat dalam penyerangan.
“Ini menjadi pertanyaan besar. Ada mahasiswa yang tidak ikut aksi tetapi diamankan, sementara belum ada kejelasan terkait penindakan terhadap pihak lain yang diduga melakukan kekerasan,” ujarnya.
Selain itu, di lapangan muncul dugaan aparat menyaksikan langsung sejumlah tindakan kekerasan, termasuk penggunaan alat berbahaya seperti busur. Namun, menurut Qemal, belum terlihat langkah tegas terhadap pelaku.
“Jika tindakan kekerasan terjadi di depan aparat, seharusnya ada respons cepat. Jika tidak, wajar muncul anggapan adanya pembiaran,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai konflik antara mahasiswa dan pengemudi ojek online tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berkembang akibat situasi yang tidak terkendali.
“Negara harus hadir untuk mencegah konflik, bukan menunggu hingga situasi memanas. Jika benturan terjadi, berarti ada yang tidak berjalan optimal dalam pengendalian situasi,” ujarnya.
Atas peristiwa tersebut, HMI Koordinator Komisariat UMI mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku penyerangan dan pengrusakan, serta memastikan penegakan hukum berjalan adil tanpa tebang pilih.
Mereka juga meminta penjelasan terbuka terkait prosedur pengamanan yang diterapkan saat kejadian.
Selain itu, HMI mendorong adanya investigasi independen guna memastikan penanganan kasus berlangsung transparan dan akuntabel.
“Ini bukan sekadar satu peristiwa, tetapi menyangkut kepercayaan publik. Jika tidak dijelaskan secara terbuka, yang tergerus bukan hanya keadilan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap hukum,” pungkasnya.[]
