DISTORI.ID – Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengajak masyarakat, khususnya warga Kecamatan Leupung yang lahannya masuk dalam rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Aceh Besar-Banda Aceh, untuk mendukung program strategis tersebut demi memperluas pelayanan air bersih bagi masyarakat.
Ajakan itu disampaikan Muharram dalam musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan SPAM Regional Aceh Besar-Banda Aceh, di Aula Gedung UDKP Kecamatan Leupung, Senin (16/11/2026).
Bupati yang akrab disapa Syech Muharram itu mengatakan, hingga saat ini pelayanan air bersih kepada masyarakat Aceh Besar belum terpenuhi secara maksimal.
Berdasarkan data yang disampaikannya, pelayanan Perumdam Tirta Mountala baru menjangkau sekitar 40 persen dari total penduduk Aceh Besar.
“Pelayanan air bersih kepada seluruh masyarakat Aceh Besar belum terpenuhi dengan maksimal. Hari ini kita mencatat Perumdam Tirta Mountala baru mencapai sekitar 40 persen dari jumlah penduduk Aceh Besar yang mendapatkan layanan air bersih,” ungkapnya.
Menurut Bupati Muharram, Aceh Besar memiliki potensi sumber daya air yang besar, mulai dari sungai hingga kawasan hulu yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Karena itu, pembangunan SPAM Regional menjadi kesempatan penting yang harus dimanfaatkan bersama.
Program tersebut diharapkan mampu memperkuat infrastruktur penyediaan air minum sekaligus memperluas jangkauan pelayanan bagi masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar.
“Ini adalah kesempatan bagi kita. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran untuk program SPAM Regional. Ini merupakan investasi untuk masa depan dengan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Karena itu, saya meminta seluruh jajaran pemerintah kabupaten agar lebih fokus dan jangan sampai kesempatan ini terlewatkan,” tegasnya.
Muharram mengungkapkan, rencana pembangunan tersebut telah berlangsung cukup lama. Bahkan, anggaran pembebasan tanah disebut telah dialokasikan sejak beberapa tahun lalu, tetapi belum terealisasi.
Itu sebabnya, ia berharap melalui koordinasi dan keseriusan seluruh pihak, proses pengadaan tanah dapat diselesaikan pada tahun ini sehingga tahapan pembangunan berikutnya dapat segera berjalan.
Dalam kesempatan itu, Syech Muharram juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dan saling menghargai antara pemerintah dengan masyarakat pemilik lahan.
Menurutnya, pembangunan untuk kepentingan umum harus tetap memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak.
“Kita perlu kerja sama yang baik. Masyarakat menghargai upaya pemerintah, dan pemerintah juga harus menghargai kepemilikan serta hak-hak masyarakat. Kalau ada persoalan atau pertanyaan terkait nilai ganti kerugian, mari kita cari jalan keluar melalui komunikasi yang baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah tidak dapat dilakukan secara sepihak atau hanya berdasarkan kesepakatan langsung tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan.
Penilaian ganti kerugian harus melalui mekanisme tim penilai independen sesuai ketentuan yang berlaku.
Penilaian tersebut mencakup nilai tanah, bangunan, serta tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang terdapat di atas lahan masyarakat.
Dengan mekanisme tersebut, Muharram berharap nilai ganti kerugian yang ditetapkan dapat mencerminkan kondisi dan nilai aset masyarakat secara objektif.
“Tim penilai independen yang akan melakukan penilaian terhadap harga tanah sesuai kondisi di wilayah tersebut. Bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah juga ikut dinilai. Mudah-mudahan nilai yang diberikan sesuai dengan nilai tanah maupun aset lainnya yang dimiliki masyarakat,” jelasnya.
Ia kembali mengajak seluruh masyarakat dan pihak terkait untuk mendukung proses pengadaan tanah tersebut agar pembangunan SPAM Regional dapat direalisasikan.
Menurutnya, keberhasilan program itu membutuhkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hak kepemilikan warga.
“Ini kesempatan untuk kemajuan daerah kita. Kita ingin program ini terlaksana, tetapi tentu harus tetap menghargai hak milik masyarakat. Mari kita bangun kerja sama dan komunikasi yang baik demi kepentingan bersama,” pungkasnya.
Melalui pembangunan SPAM Regional Aceh Besar-Banda Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap ketersediaan infrastruktur air minum semakin memadai, sehingga kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih dapat terpenuhi secara lebih luas dan berkelanjutan.
Hadir pada kesempatan tersebut Asisten I Setdakab Aceh Besar Farhan AP, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, unsur Kepolisian, pihak Forkopimcam Leupung, para tokoh masyarakat dan warga yang tanahnya terdampak pembangunan. []






