DISTORI.ID – Guna mendorong akselerasi peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional serta memperkuat sinergi lintas sektor menuju kemandirian energi, Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri, tampil sebagai pembicara kunci pada Forum Migas Tempo 2025.
Acara ini diselenggarakan oleh Tempo Media Group dan akan berlangsung pada 20 Agustus 2025 di Raffles Hotel Jakarta.
Forum Migas Tempo 2025 dirancang sebagai platform nasional yang mempertemukan para pemangku kepentingan utama dari unsur pemerintah, pelaku industri hulu dan hilir migas, akademisi, asosiasi migas, pers, serta investor global.
Forum ini akan mengangkat isu strategis seputar harmonisasi kebijakan, percepatan realisasi investasi, penyederhanaan regulasi, dan inovasi solusi untuk meningkatkan lifting migas nasional secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Nasri menyampaikan perspektif strategis regulator mengenai peran pemerintah daerah dalam mewujudkan energi di sektor hulu migas, guna menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan kepastian hukum di sektor hulu migas sesuai dengan Visi Gubernur Aceh Mualem tentang ketahanan energi dan hilirisasi untuk mewujudkan Aceh yang mandiri dan berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, termasuk energi, dan peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi.
Ia menjelaskan kewenangan Migas Aceh yang spesial merujuk pada MoU Helsinki, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 mengatur tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh.
Saat ini wilayah kewenangan Aceh mencakup 6 Wilayah Kerja (WK) Migas: 3 WK Eksploitasi dan 3 WK Eksplorasi.
Nasri menyebutkan, Aceh adalah satu-satunya provinsi dengan kewenangan khusus di sektor hulu migas, memiliki hak pengelolaan langsung, persetujuan kontrak, dan peran strategis dalam setiap keputusan energi.
“Upaya strategis BPMA adalah mendorong eksplorasi untuk mencari cadangan-cadangan baru, mengawasi pelaksanaan, dan mendukung operasional hulu migas di Aceh,”jelas Nasri
Lanjut Nasri, Forum Migas Tempo 2025 hadir pada momen yang tepat dan krusial. Baginya kolaborasi antara regulator, pelaku industri, investor, dan pemerintah daerah bukan lagi sebuah opsi, melainkan sebuah keharusan untuk menyamakan langkah dan visi dalam mewujudkan swasembada energi nasional sesuai Asta Cita Presiden Prabowo.
“Forum ini diharapkan tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi dapat menghasilkan rekomendasi, komitmen dan terobosan nyata untuk menjawab tantangan yang ada,” tutup Nasri
Selain Nasri, dalam Forum Migas Tempo 2025 juga menghadirkan pimpinan perusahaan migas nasional dan multinasional, seperti Pertamina, SKK Migas, Menko Perekonomian, kementerian terkait, Anggota DPR RI, Dewan Energi Nasional, Gubernur provinsi penghasil migas, serta pakar energi terkemuka.
Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan KKKS guna menghilangkan hambatan yang selama ini menghambat percepatan proyek eksplorasi dan eksploitasi. []
