DISTORI.ID – Alumni Golkar Institute asal Aceh, Reza Fahlevi menyatakan dukungan penuh terhadap diskresi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam rangka memberikan kesempatan bagi Bustami Hamzah (Om Bus) untuk maju sebagai calon Ketua DPD I Golkar Aceh.
“Saya mendukung sepenuhnya hak diskresi yang diambil oleh ketua umum Bahlil untuk memasukkan Bustami Hamzah sebagai calon di Musda Aceh,” kata Reza Fahlevi dalam keterangannya, Minggu, 6 Juli 2025.
Reza menyebutkan diskresi terhadap Bustami Hamzah telah sesuaii dengan AD/ART Pasal 23 huruf a, i dan j AD/ART Partai Golkar memberikan kewenangan kepada DPP untuk menyelesaikan perselisihan dan memberikan penghargaan serta sanksi sesuai Anggaran Dasar dan Rumah Tangga.
“Sesuai dengan pasal 23 huruf a apabila kita pahami, memberi ruang yang luas bagi DPP untuk mengeluarkan regulasi teknis sesuai perkembangan politik terkini,” ujarnya.
Reza menjelaskan diskresi semata-mata bersifat internal dan spesifik. Bukan untuk mencabut ketentuan normatif AD/ART, melainkan pengecualian terbatas seperti kelayakan calon yang tidak memenuhi syarat administratif tertentu.
Memang lanjut Reza, diskresi bukan jalan pintas, tapi instrumen terukur yang di mana diskresi adalah instrumen konstitusional, yang memungkinkan penyesuaian terhadap syarat-syarat calon yang secara administrasi kurang lengkap, namun memiliki kapabilitas dan legitimasi tinggi dalam organisasi.
“Seperti kasus Bustami Hamzah, mantan calon gubernur Aceh dan tokoh yang populer, memperlihatkan urgensi konteks sosial dan politik Aceh, sehingga keputusan diskresi ketua umum menjadi tepat dan strategis,” ungkapnya.
Reza menambahkan hirarki sistem organisasi partai menyatakan Munas adalah forum tertinggi, diikuti Rapimnas dan Rapim, lalu diturunkan pada Juklak dan putusan pleno DPP.
“Diskresi yang di ambil tidak membatalkan Munas, melainkan melaksanakan dan penyesuaian secara teknis,” katanya.
Reza menyakini Musda Aceh akan menjadi cerminan dinamika partai yang inklusif dan maju. “Dengan memberi peluang kepada figur progresif namun berpengalaman seperti Om Bus, melalui mekanisme diskresi, menunjukkan kecerdikan Golkar dalam beradaptasi dengan kebutuhan lokal tanpa mengorbankan aturan,” katanya. []
