DISTORI.ID – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah sebagai bagian dari dukungan terhadap pencapaian Asta Cita. Upaya ini disampaikan dalam kegiatan Bincang Bareng Media (BBM) yang digelar pada Selasa, 20 Mei 2025 di Bambu Ungu, Batoh, Kota Banda Aceh.
Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang diseminasi informasi terkini terkait kondisi perekonomian, kebijakan strategis Bank Indonesia, serta tindak lanjut dari High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Aceh yang dilaksanakan pada 14 Mei 2025 lalu.
Pertemuan strategis yang dipimpin Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, itu dihadiri oleh seluruh wali kota/bupati serta kepala satuan kerja pemerintah Aceh. HLM tersebut menegaskan pentingnya sinergi antar pimpinan daerah untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.
Inflasi Aceh Tertinggi di Sumatera
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Provinsi Aceh pada April 2025 tercatat sebesar 3,11 persen (year-on-year), menjadikannya yang tertinggi di wilayah Sumatera dan peringkat ketujuh secara nasional. Kondisi ini mendorong perlunya penguatan strategi pengendalian inflasi dengan pendekatan 4K: Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.
Sebagai inovasi, TPID Aceh menginisiasi program unggulan Sigantang (Stabilisasi Harga melalui Ketahanan Pangan Inklusif), yang menjadi bentuk sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha, saat permintaan pangan seperti daging sapi, cabai, dan bawang cenderung meningkat.
“Langkah-langkah yang dilakukan meliputi sidak pasar, operasi pasar murah, gerakan pangan murah (GPM), program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), serta fasilitasi distribusi pangan (FDR) bersama Pemda, Bulog, dan Badan Pangan Nasional,” ungkap pihak BI Aceh.
Masyarakat juga diimbau untuk menerapkan belanja bijak sebagai langkah preventif, seperti tidak berbelanja berlebihan, membandingkan harga, mencari barang alternatif, dan menghindari penimbunan barang.
Ekonomi Aceh Tumbuh 4,59 Persen
Perekonomian Aceh menunjukkan tren positif. Pada triwulan I 2025, pertumbuhan ekonomi Aceh tercatat sebesar 4,59 persen (yoy), naik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,15 persen (yoy). Pertumbuhan ini ditopang sektor pertambangan dan perdagangan besar/eceran, serta membaiknya konsumsi rumah tangga dan ekspor.
Bank Indonesia memprakirakan ekonomi Aceh tetap akan tumbuh kuat sepanjang 2025, seiring terjaganya daya beli masyarakat, penguatan ekspor komoditas unggulan seperti batubara dan kopi, serta stabilnya sektor pertanian.
Di bidang digitalisasi, Bank Indonesia mencatat peningkatan signifikan penggunaan QRIS di Aceh. Hingga triwulan I 2025, tercatat sebanyak 668.579 pengguna QRIS, 196.415 merchant (80% di antaranya UMKM), dan 4,19 juta transaksi dengan total nominal Rp542,8 juta.
Implementasi QRIS pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Banda Aceh juga sedang berlangsung sebagai upaya perluasan kanal pembayaran digital. Kajian Bank Indonesia menunjukkan, digitalisasi berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 14 persen dan memperkuat ketahanan fiskal.
Melalui hasil rekomendasi TPID dan TP2DD, Bank Indonesia Aceh mendorong penyusunan roadmap pengendalian inflasi dan digitalisasi 2026–2030, penguatan produksi dan hilirisasi pangan, optimalisasi kerja sama antar daerah (KAD), serta peningkatan peran BUMD dan stabilisasi harga.
Sementara itu, percepatan digitalisasi akan didukung oleh penguatan infrastruktur teknologi informasi, pelatihan aparatur daerah dan BPD, pengembangan Gampong Digital, serta penerapan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk mempercepat realisasi belanja daerah.
Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah, dunia usaha, media, dan masyarakat dalam mewujudkan Aceh yang Islami, maju, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Asta Cita dan arah pembangunan Aceh 2025–2030. []
