DISTORI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar meraih penghargaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan dari Pemerintah Pusat, untuk kategori Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah tahun anggaran 2023 periode pertama.
“Alhamdulillah, capaian ini semua atas kerja sama kolaboratif serta sinergitas lintas sektor di Pemkab Aceh Besar, mulai dari jajaran Legislatif, Forkopimda, OPD serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),” kata Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, saat dikonfirmasi awak media, Senin (31/7/2023).
Penghargaan tersebut, kata sebut Iswanto, menjadi bukti dari komitmen Pemkab Aceh Besar untuk mengendalikan inflasi secara berkelanjutan di kabupaten setempat.
Penghargaan pengendalian Inflasi itu diganjar dengan diberikannya insentif fiskal untuk Aceh Besar, pada Senin (31/7/2023) pagi tadi di Hall Sasaa Bhakti Praja di Gedung Utama Kemendagri, Jakarta. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani disaksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Iswanto menyebut, Pemkab Aceh Besar selama ini konsisten untuk mengendalikan inflasi. Beberapa cara dilakukan, terutama dengan operasi pasar murah yang berlangsung sejak setahun terakhir, hingga kini. Operasi pasar murah itu dilakukan dengan menggandeng pihak Pemerintah Aceh, Perum Bulog Aceh, bersama instansi terkait.
Bahkan Pemkab Aceh Besar juga melakukan operasi pasar LPG 3 kilogram, dengan menggandeng Hiswana Migas serta Pertamina. Tujuannya agar masyarakat Aceh Besar benar-benar menikmati gas dengan harga subsidi dari pemerintah.
Sebelumnya, dengan menggandeng Dinas Perikanan Aceh, Pemkab Aceh Besar juga melakukan pembagian ikan segar pada beberapa titik dalam wilayah Aceh Besar.
“Kita lakukan operasi pasar sembako dan gas itu secara merata di Aceh Besar, agar semua rakyat bisa menikmatinya. Alhamdulillah masyarakat benar-benar menikmatinya,” ujar Iswanto.
Menurut Iswanto, penghargaan tersebut diberikan dengan berbagai indikator. Di samping itu tim pusat melakukan supervisi dengan mendatangi atau menghubungi langsung lembaga yang kompeten dan punya data konkret tentang kondisi lapangan di daerah yang dinilai.
“Misalnya mereka mentracking melalui Badan Pusat Statistik [BPS] atau lembaga lainnya. Sehingga data yang didapat juga sesuai kondisi riil lapangan dan tidak ada campur tangan daerah yang dinilai,” kata Iswanto.
Selain melakukan Operasi Pasar, Iswanto bersama jajaran legislatif, Forkopimda dan OPD juga melakukan pemantauan langsung ke pasar-pasar di Aceh Besar, terutama Pasar Induk Lambaro yang menjadi pusat perdagangan yang bukan hanya untuk Aceh Besar, namun juga Kota Banda Aceh dan Aceh Jaya.
“Kami juga melakukan pemantauan ke pasar-pasar tradisional bersama jajaran Forkopimda dan Legislatif Aceh Besar, sesuai dengan permintaan Pak Mendagri, saat Zoom Meeting pengendalian inflasi setiap hari Senin,” sebut Iswanto.
“Alhamdulillah, upaya bersama dengan jajaran OPD, berbuah hasil. Karena itu pula saya mendedikasikan penghargaan ini kepada seluruh jajaran Legislatif, Forkopimda, DPRK, OPD dan TPID Aceh Besar yang telah bekerja keras untuk mewujudkan penghargaan ini,” tambahnya.
Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Kemendagri, penghargaan Insentif Fiskal itu diberikan untuk tiga provinsi yakni, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah dan Gorontalo.
Hanya 24 kabupaten dari 419 kabupaten di Indonesia yang berhasil meraih penghargaan. Sebanyak empat posisi teratas diborong oleh empat kabupaten di Aceh, yaitu Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Selatan dan Gayo Lues.
Penghargaan serupa juga diraih enam kota dari 98 kota di Indonesia, salah satunya Kota Langsa. “Semua berkat kerja sama dan sama-sama bekerja selama ini dan semoga penghargaan yang diberikan kepada kita semakin memotivasi seluruh jajaran pemerintah Aceh Besar untuk terus berbuat demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat,” ujarnya. []
Editor: M Yusrizal
