DISTORI.ID – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya memperkuat koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam upaya menangani konflik gajah liar yang terjadi di sejumlah wilayah.
Melalui diskusi bersama perwakilan BKSDA, Supriadi, Wakil Bupati Aceh Jaya, Muslem D, di Salah Satu Cafe, Banda Aceh, pada minggu (22/11/2026). yang membahas sejumlah langkah strategis, mulai dari pemenuhan kebutuhan sarana pengamanan hingga pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan konflik gajah dan manusia.
Dalam pertemuan tersebut, pembangunan pagar kawat kejut menjadi salah satu solusi yang dibahas untuk menekan potensi konflik dalam jangka panjang.
Untuk mendukung rencana tersebut, diperlukan pendataan kebutuhan material, pemetaan anggaran pembangunan, serta perhitungan biaya perawatan agar fasilitas pengamanan dapat berfungsi secara berkelanjutan.
Wakil Bupati Muslem D menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk mendukung upaya penanganan tersebut melalui dukungan pendanaan sesuai kemampuan daerah.
Pemerintah daerah juga akan menggerakkan pemerintah gampong agar berperan aktif, terutama dalam mendukung pembangunan dan pemeliharaan sarana pengamanan di wilayah yang rawan terjadi konflik.
Sementara itu, perwakilan BKSDA, Supriadi, menyampaikan bahwa pihaknya selama ini telah melakukan penanganan sesuai standar operasional prosedur (SOP), di antaranya dengan mengerahkan petugas lapangan atau ranger serta melakukan upaya penanganan terhadap gajah liar.
Namun, berbagai upaya tersebut dinilai belum maksimal apabila tidak didukung keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat.
Karena itu, diperlukan sinergi antarpihak agar penanganan konflik dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan.
Dalam diskusi tersebut, seluruh pihak juga menekankan pentingnya mengesampingkan ego sektoral dan menghindari sikap saling menyalahkan.
Sebaliknya, diperlukan komitmen bersama untuk berbagi peran, termasuk dalam hal pembiayaan, pembangunan fasilitas, hingga pemeliharaannya.
Sebagai langkah awal, kebutuhan pemasangan kawat kejut akan didata dan dipetakan, termasuk estimasi biaya perawatan.
Pemerintah gampong yang wilayahnya membutuhkan penanganan juga diminta mengajukan permohonan kepada Bupati Aceh Jaya untuk selanjutnya diteruskan kepada BKSDA sebagai dasar koordinasi penanganan.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berencana menggelar forum rembuk dalam waktu dekat dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi kebutuhan di lapangan, serta merumuskan pembagian tanggung jawab dan dukungan pendanaan.
Melalui langkah kolaboratif ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berharap penanganan konflik gajah liar tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
Upaya tersebut sekaligus diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat tanpa mengabaikan perlindungan dan kelestarian satwa liar. []






