DISTORI.ID – Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Aceh memasuki babak baru.
PT Garda Lestari Ekologi Hutama (GLEH) resmi meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Aceh terkait pemanfaatan dan sewa aset daerah berupa fasilitas insinerator limbah B3 di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Aceh, Jumat, 20 November 2026.
Penandatanganan kontrak pemanfaatan aset bernomor 39/PKS/2026 | 001/PT-GLEH/SPJ/X/2026 tersebut dirangkai dengan serah terima surat perjanjian pengalihan tanggung jawab operasional antara PT GLEH dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Penanganan Sampah Regional (BPSR) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh dengan nomor 076/538 | 002/PT-GLEH/SPJ/XI/2026.
Melalui skema kerja sama ini, kendali teknis operasional pemusnahan limbah B3 yang selama ini banyak bergantung pada pengiriman ke luar provinsi seperti Sumatera Utara atau Pulau Jawa kini beralih sepenuhnya kepada pihak swasta yang bermitra dengan pemerintah daerah.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menginstruksikan agar pengoperasian fasilitas ini segera diikuti dengan kebijakan sentralisasi pengolahan limbah B3 di seluruh kabupaten/kota di Aceh.
Menurutnya, kemandirian infrastruktur pengelolaan limbah merupakan instrumen vital untuk menahan arus keluar modal daerah sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita tidak ingin potensi ekonomi dari pengelolaan limbah medis maupun industri terus mengalir keluar Aceh. Dengan beroperasinya insinerator di TPA Regional ini, seluruh pemusnahan limbah B3 se-Aceh harus segera tersentralisasi agar pengawasannya terukur, lingkungan terjaga, dan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ekonomi serta PAD kita,” ujar Mualem dalam arahannya.
Direktur Utama PT GLEH, Teuku Emi Syamsyumi, menyambut baik mandat tersebut. Ia menegaskan bahwa investasi dan pengoperasian fasilitas pengolahan limbah B3 oleh perusahaannya dirancang selaras dengan visi pemerintahan Mualem dalam menekan angka pengangguran terbuka di Aceh.
“Selain aspek kepatuhan lingkungan, fokus utama kami adalah memastikan efek berganda (multiplier effect) bagi masyarakat lokal. Operasional fasilitas ini memprioritaskan penyerapan tenaga kerja putra-putri Aceh, baik untuk posisi teknis operator insinerator, armada logistik pengangkut, hingga tenaga pendukung lainnya,” kata Teuku Emi.
Dari sisi teknis, Direktur Operasional PT GLEH, Umar Hakim Ilhami, menjelaskan bahwa perusahaannya telah menyiapkan peta jalan percepatan guna merealisasikan arahan sentralisasi tersebut.
Langkah awal difokuskan pada integrasi sistem kepatuhan digital kementerian serta konsolidasi kemitraan dengan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan pelaku industri di 23 kabupaten/kota.
“Pengalihan tanggung jawab operasional hari ini menjadi titik start kami untuk memaksimalkan kapasitas mesin insinerator secara terukur dan ramah lingkungan. Kami memastikan seluruh alur mulai dari pengangkutan berizin hingga pemusnahan berjalan sesuai standar baku mutu lingkungan,” ujar Umar.
Ia menambahkan, sentralisasi pengolahan limbah B3 di TPA Regional Aceh akan memangkas biaya logistik yang selama ini membebani rumah sakit dan klinik di daerah.
“Ketika efisiensi biaya tercapai dan perputaran rantai pasoknya dikelola di dalam daerah, maka ekosistem ekonomi Aceh otomatis akan menguat secara terpusat dan berkelanjutan,” tuturnya.
Secara regulasi, keberadaan fasilitas insinerator lokal yang terintegrasi menjadi krusial bagi Aceh.
Limbah B3, khususnya limbah medis infeksius dari rumah sakit dan puskesmas, memiliki risiko tinggi terhadap pencemaran tanah dan air apabila tidak dimusnahkan pada suhu tinggi sesuai standar Kementerian Lingkungan Hidup.
Dengan beroperasinya fasilitas di TPA Regional Aceh di bawah pengelolaan PT GLEH, mata rantai pengawasan dari hulu ke hilir kini dapat dipantau langsung di dalam wilayah provinsi. []






