NEWSPOLITIK

Afzalul Zikri Ingatkan Pemkab Nagan Raya Agar APBK 2027 Tepat Sasaran

DISTORI.ID – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya, Afzalul Zikri, memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2027.

Rapat tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan anggaran daerah yang melibatkan pihak legislatif dan eksekutif.

Pembahasan ini diharapkan dapat memastikan program pembangunan tahun 2027 berjalan sesuai kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

Dalam memimpin sidang, Afzalul Zikri mengingatkan bahwa APBK tidak boleh hanya dipandang sebagai agenda rutin tahunan atau sebatas kewajiban administratif pemerintah.

Menurutnya, anggaran daerah harus menjadi instrumen utama untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ia menegaskan, setiap kebijakan anggaran harus berorientasi pada kepentingan publik.

Sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian di antaranya pelayanan kesehatan, pemerataan pendidikan, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, serta percepatan pembangunan di wilayah pedesaan dan kawasan yang masih membutuhkan perhatian.

“APBK harus menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif pemerintahan. Setiap rupiah yang dianggarkan harus memiliki manfaat dan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai program pembangunan terlihat besar dalam dokumen anggaran, tetapi manfaatnya tidak benar-benar hadir di tengah masyarakat,” tegasnya.

Afzalul juga meminta pemerintah daerah cermat dalam menetapkan skala prioritas pembangunan.

Dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, penyusunan program harus dilakukan secara terukur dan mengutamakan kebutuhan mendasar masyarakat.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan alokasi anggaran tidak terfokus pada kegiatan yang kurang memberikan dampak signifikan, sementara masih banyak persoalan masyarakat yang membutuhkan penanganan.

“Di tengah berbagai tantangan pembangunan dan keterbatasan fiskal daerah, pemerintah harus mampu menentukan prioritas secara objektif. Kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan sektoral. Kita ingin anggaran benar-benar menyentuh persoalan rakyat, bukan justru terserap pada kegiatan yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan DPRK Nagan Raya akan menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara maksimal.

Setiap kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan keuangan daerah harus dibahas secara kritis, transparan, dan akuntabel.

Hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab DPRK dalam mengawal kepentingan masyarakat yang telah memberikan mandat kepada lembaga legislatif.

Afzalul berharap pembahasan Rancangan Qanun APBK 2027 dapat berjalan secara konstruktif dengan mengedepankan keterbukaan, keselarasan perencanaan, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan arah pembangunan daerah.

“Ukuran keberhasilan APBK bukan hanya pada seberapa besar anggaran yang direncanakan atau seberapa banyak program yang dicantumkan, melainkan sejauh mana anggaran tersebut mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat. DPRK akan terus mengawal agar kebijakan anggaran tetap berada pada jalur kepentingan rakyat Nagan Raya,” tutupnya.

Melalui pembahasan rancangan APBK tersebut, diharapkan pemerintah daerah dan DPRK Nagan Raya dapat memperkuat komitmen dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

Anggaran tahun 2027 pun diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nagan Raya.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Back to top button