DISTORI.ID – Pemerintah Aceh bersama sejumlah instansi terkait memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Upaya tersebut ditandai dengan Apel Gelar Pasukan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Provinsi Aceh Tahun 2026 di Lapangan Mapolda Aceh, Rabu (18/11/2026).
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, ST, M.Si, turut menghadiri apel yang dipimpin Kapolda Aceh, Irjen Pol Ruddi Setiawan.
Kegiatan ini melibatkan personel gabungan dari Polri, TNI, Basarnas, BPBD, pemadam kebakaran (Damkar), Satpol PP, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Dalam amanatnya, Ruddi menegaskan pentingnya kesiapan seluruh unsur dalam mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi, terutama di tengah meningkatnya potensi cuaca ekstrem.
Menurutnya, kondisi sejumlah wilayah di Aceh masih rentan terhadap bencana, terlebih setelah banjir dan tanah longsor yang melanda daerah tersebut pada November 2025.
Ia mengungkapkan, BMKG sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem untuk wilayah Aceh pada 14–16 November 2026.
Peringatan tersebut berkaitan dengan keberadaan dua bibit siklon tropis yang berpotensi meningkatkan intensitas hujan di sejumlah daerah.
Ancaman bencana juga tercermin dari data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).
Sepanjang Januari hingga September 2026, tercatat sebanyak 234 kejadian bencana di Aceh dengan estimasi total kerugian mencapai Rp186 miliar.
“Angka ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Bencana hidrometeorologi di Aceh bukanlah kemungkinan yang jauh, melainkan ancaman yang nyata dan berulang,” kata Ruddi.
Ia menambahkan, apel kesiapsiagaan tersebut bukan sekadar agenda seremonial.
Kegiatan ini menjadi sarana untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, peralatan pendukung, hingga sistem komando dan komunikasi ketika bencana terjadi.
Dengan mengusung tema “Siaga Bersama, Tangguh Menghadapi Bencana Hidrometeorologi demi Aceh yang Selamat”, Kapolda menekankan bahwa penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri.
Diperlukan koordinasi dan kerja sama antara Polri, TNI, pemerintah daerah, Basarnas, BPBA, BMKG, relawan, serta masyarakat.
Ruddi juga menggarisbawahi enam langkah utama yang harus menjadi perhatian seluruh personel.
Langkah tersebut meliputi memastikan kesiapan petugas dan peralatan, memperkuat sistem peringatan dini serta komunikasi, dan memetakan daerah rawan bencana berikut jalur evakuasi.
Selain itu, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, sinergi antarinstansi perlu terus diperkuat, serta seluruh personel diminta menjalankan tugas secara profesional dan humanis dengan tetap mengutamakan keselamatan diri.
Kapolda turut mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana. Warga diminta mengikuti perkembangan informasi dari pemerintah dan BMKG serta tidak mudah mempercayai atau menyebarkan kabar bohong (hoaks).
Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan kepada aparat terdekat apabila menemukan tanda-tanda awal bencana di lingkungan masing-masing. []




