DISTORI.ID – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (R-APBK) Murni Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-IX Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung Utama Kantor DPRK Aceh Jaya, Selasa (17/11/2026).
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Aceh Jaya tahun 2027 direncanakan sebesar Rp771.189.297.963 atau sekitar Rp771,18 miliar. Sementara belanja daerah mencapai Rp779.075.223.921 atau sekitar Rp779,07 miliar.
Bupati Aceh Jaya, Safwandi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan R-APBK 2027 telah melalui serangkaian pembahasan bersama DPRK Aceh Jaya, Badan Anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK), serta seluruh perangkat daerah.
Ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK, khususnya fraksi-fraksi yang telah memberikan pandangan, saran, dan masukan terhadap rancangan anggaran tersebut.
“Kami memandang setiap pandangan, saran, catatan, dan kritik konstruktif dari fraksi-fraksi bukan sebagai perbedaan yang harus dipertentangkan, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama untuk menyempurnakan kebijakan anggaran,” ujar Safwandi.
Adapun pendapatan daerah sebesar Rp771,18 miliar tersebut bersumber dari tiga komponen, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp88,02 miliar, pendapatan transfer Rp674,59 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8,56 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp779,07 miliar dengan rincian belanja operasi Rp615,69 miliar, belanja modal Rp60,51 miliar, belanja tidak terduga Rp1 miliar, serta belanja transfer Rp101,86 miliar.
Bupati menjelaskan, belanja daerah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kewajiban penyelenggaraan pemerintahan, serta kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat.
“Dalam kondisi fiskal saat ini, kita dituntut untuk semakin selektif dalam menetapkan program, meningkatkan efisiensi belanja, dan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran mampu memberikan hasil yang terukur,” katanya.
Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp8.385.925.958 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp500 juta.
Dengan demikian, pembiayaan neto tercatat sebesar Rp7.885.925.958 untuk menutupi defisit anggaran akibat selisih antara pendapatan dan belanja daerah.
Safwandi juga menyebutkan, APBK Aceh Jaya 2027 disusun berdasarkan enam prioritas pembangunan daerah, yakni penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang merata, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, penguatan nilai-nilai keislaman dan keistimewaan Aceh, serta penguatan perdamaian Aceh.
Menurutnya, seluruh program pembangunan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur hingga penguatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, koperasi, dan UMKM.
“Anggaran yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat,” tegasnya.
Setelah persetujuan bersama, dokumen R-APBK Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui tahapan evaluasi oleh Gubernur Aceh dan penyempurnaan sesuai hasil evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Jaya.
Bupati Safwandi berharap kesepakatan tersebut menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta mempercepat pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjaga amanah pengelolaan anggaran dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat hingga ke tingkat gampong. []






