DISTORI.ID – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kabupaten Nagan Raya menegaskan seluruh anggota DPRK Nagan Raya dari Fraksi Partai Aceh harus mematuhi aturan hukum, terutama dalam penegakan Syariat Islam di Aceh.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul perkara yang menyeret Ketua DPRK Nagan Raya terkait dugaan pelanggaran khalwat.
DPW Partai Aceh meminta persoalan itu diselesaikan melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang berlaku. Penanganannya harus mengedepankan aturan, bukan kepentingan pribadi, jabatan, ataupun pertimbangan politik.
Ketua DPW Partai Aceh Nagan Raya, Samsuar alias Wan Malaya, secara khusus menginstruksikan seluruh kader, termasuk anggota Fraksi Partai Aceh yang tergabung dalam Badan Kehormatan Dewan, agar menjalankan tugas dan kewenangannya secara objektif serta profesional.
Ia meminta proses penanganan perkara tersebut tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan Syariat Islam yang berlaku di Aceh.
“Prinsip kita jelas, setiap persoalan harus diselesaikan berdasarkan aturan. Tidak boleh ada standar ganda dalam penegakan hukum. Jabatan dan kedudukan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
DPW Partai Aceh juga mengingatkan bahwa konsistensi dalam penegakan Syariat Islam merupakan tanggung jawab moral sekaligus kelembagaan. Karena itu, setiap tahapan pemeriksaan harus mengedepankan keadilan, objektivitas, kepastian hukum, serta tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Menurut DPW Partai Aceh, penegakan hukum dan Syariat Islam harus dilakukan secara konsisten tanpa diskriminasi maupun pengecualian.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan sikap DPW Partai Aceh Nagan Raya dalam menjaga supremasi hukum, marwah lembaga legislatif, serta konsistensi pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya. []






