NEWSPEMERINTAH

‎Gubernur Mualem Buka Konsolidasi dan Percepatan 11 Aksi Konkret Pemerintah Aceh

DISTORI.ID – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) membuka kegiatan Konsolidasi dan Percepatan 11 Aksi Konkret Pemerintah Aceh Periode November 2026–Januari 2027 melalui sambungan Zoom Meeting, Senin (16/11/2026).
‎
‎Kegiatan tersebut diikuti para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan jajaran pejabat pengelola anggaran dari Gedung Pusat Pengendalian dan Koordinasi (P2K), Kompleks Kantor Gubernur Aceh.

Jalannya kegiatan dipimpin Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, Taqwallah, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
‎
‎Dalam arahannya, Gubernur Muzakir Manaf menyampaikan 11 aksi konkret yang harus menjadi perhatian dan dilaksanakan secara serius oleh seluruh SKPA.

Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan penyelesaian berbagai agenda pemerintahan pada akhir 2026 sekaligus mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik pada awal 2027.
‎
‎Sebelas aksi konkret tersebut dibagi dalam tiga kelompok utama, yakni penuntasan APBA 2026, percepatan persiapan APBA 2027, serta penguatan kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPA.
‎
‎Pada kelompok pertama, Gubernur menekankan tiga hal yang harus dituntaskan, yaitu realisasi keuangan APBA 2026 di atas 95 persen dengan penyelesaian fisik kegiatan.

“Dan memastikan ketersediaan dan keamanan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), serta menuntaskan Dana Transfer ke Daerah (TKD),” kata Mualem.
‎
‎Selanjutnya, pada kelompok percepatan APBA 2027, terdapat enam langkah yang harus menjadi perhatian seluruh SKPA.

‎”Langkah tersebut meliputi memastikan kelengkapan dokumen dan kegiatan, mempercepat pengesahan anggaran sebelum 20 November 2026, serta menyelesaikan penandatanganan RKA-DPA sebelum 31 Desember 2026,” sebut Mualem
‎
‎Selain itu, SKPA juga diminta memastikan penerbitan SK pengelola anggaran sebelum 4 Januari 2027, melaksanakan kegiatan perdana pada awal Januari atau sebelum 7 Januari 2027, serta menandatangani kontrak perdana sebelum 20 Januari 2027.
‎
‎Sementara itu, dua aksi lainnya berfokus pada penguatan kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPA.

“Saya meminta seluruh perangkat daerah mengawal 12 layanan publik serta memastikan pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan komitmen kampanye,” kata Mualem.
‎
‎Melalui konsolidasi tersebut, seluruh SKPA diharapkan memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam menjalankan setiap target yang telah ditetapkan.

Percepatan pelaksanaan program juga diperlukan agar tidak terjadi keterlambatan dalam realisasi anggaran maupun pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
‎
‎Usai pengarahan Gubernur, kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan dan desk finalisasi komitmen SKPA. Kegiatan tersebut diikuti para pejabat pengelola anggaran bersama pejabat penghubung masing-masing SKPA.
‎
‎Melalui rangkaian kegiatan ini, Pemerintah Aceh mendorong setiap SKPA untuk segera menindaklanjuti arahan Gubernur dengan menyusun komitmen dan rencana aksi yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.
‎
‎Dengan demikian, 11 aksi konkret tersebut diharapkan menjadi pedoman bersama dalam mempercepat penyelesaian agenda pemerintahan dan memastikan kesinambungan pembangunan Aceh dari akhir 2026 hingga awal 2027. []

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Back to top button