DISTORI.ID – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan akan terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan listrik bagi warga korban banjir yang menempati hunian sementara (huntara), termasuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat agar biaya listrik selama masa tinggal di huntara digratiskan.
Hal tersebut disampaikan Mualem saat meninjau huntara yang telah selesai dibangun untuk masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (13/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Mualem mendengar langsung keluhan dan harapan warga agar biaya listrik tidak dibebankan kepada masyarakat yang masih dalam proses pemulihan pascabencana.
Mualem mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam penyediaan fasilitas huntara.
Karena itu, Pemerintah Aceh akan terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar warga, mulai dari fasilitas sanitasi, air bersih hingga listrik.
“Kita tahu saat ini memang banyak masih kurangnya, tapi InsyaAllah kita akan terus upayakan lebih sempurna, baik itu WC, air bersih hingga listrik,” ujar Mualem.
Terkait kebutuhan listrik tersebut, Mualem mengungkapkan bahwa aspirasi warga baru diterimanya saat kunjungan berlangsung.
Namun, sebelumnya, pada 8 Oktober 2026, ia telah menyurati Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk meminta perpanjangan dukungan layanan listrik bagi masyarakat korban banjir yang masih tinggal di huntara.
Dalam surat tersebut, Mualem menjelaskan bahwa berdasarkan perkembangan terakhir, dukungan layanan listrik bagi warga terdampak banjir dijadwalkan berakhir pada Oktober 2026.
Sementara itu, sebagian masyarakat masih menempati huntara karena pembangunan hunian tetap (huntap) belum seluruhnya rampung dan belum dapat ditempati.
“Dalam kondisi tersebut, keberlanjutan layanan listrik menjadi bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa transisi menuju pemulihan,” demikian isi surat tersebut.
Menurut Mualem, listrik tidak hanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menunjang pendidikan, kesehatan, keamanan, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Atas dasar itu, Pemerintah Aceh meminta PLN melanjutkan layanan listrik di lokasi-lokasi huntara hingga masyarakat terdampak dapat menempati huntap dan kembali menjalani kehidupan serta aktivitas ekonomi secara layak dan mandiri. []
