DISTORI.ID – Bupati Aceh Jaya Safwandi menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh Syahrawi Munthe di Ruang Kerja Bupati Aceh Jaya, Senin (5/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dengan pemerintah pusat, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sejumlah agenda strategis dibahas dalam pertemuan itu, mulai dari pengelolaan keuangan daerah, Transfer ke Daerah (TKD), penguatan kapasitas fiskal, hingga alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan.
Safwandi mengatakan, sinergi dengan KPPN Meulaboh penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Koordinasi dan sinergi dengan KPPN sangat penting bagi kami, terutama dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan optimal sekaligus mampu mendukung program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Safwandi.
Ia menambahkan, Pemkab Aceh Jaya akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, serta memperkuat kapasitas fiskal.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ruang pembiayaan pembangunan agar tetap tersedia.
Salah satu isu yang turut dibahas adalah skema pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam pertemuan tersebut muncul wacana pengalihan pembiayaan gaji PPPK yang selama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) menjadi tanggungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pembahasan mengenai skema pembiayaan gaji PPPK menjadi bagian penting dalam upaya menjaga ruang fiskal daerah agar tetap sehat dan mampu membiayai program prioritas pembangunan,” kata Safwandi.
Sementara itu, Kepala KPPN Meulaboh Syahrawi Munthe mengapresiasi kinerja Pemkab Aceh Jaya dalam pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD).
“Pemda Aceh Jaya merupakan salah satu pemerintah daerah di Aceh yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan TKD,” ujar Syahrawi.
Menurut dia, capaian tersebut perlu dipertahankan sekaligus ditingkatkan melalui pengelolaan fiskal yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
Syahrawi menambahkan, KPPN Meulaboh terus menjalankan perannya sebagai financial advisor dan regional chief economist bagi pemerintah daerah.
Pendampingan tersebut antara lain dilakukan dengan membantu pemerintah daerah mengidentifikasi serta mengembangkan potensi ekonomi unggulan.
“Potensi ekonomi unggulan daerah perlu terus diidentifikasi dan dikembangkan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah,” katanya.
Selain mengevaluasi penyaluran TKD, pertemuan juga membahas sejumlah alternatif sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya.
Terkait gaji PPPK, pengalihan beban pembiayaan melalui APBN dinilai dapat menjadi salah satu opsi untuk mengurangi tekanan terhadap APBK.
Skema tersebut sekaligus diharapkan dapat menjamin kelancaran pembayaran hak para PPPK.
Meski demikian, penerapan skema tersebut tetap bergantung pada kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Pertemuan turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh Jaya Masri, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya, Inspektur Inspektorat Aceh Jaya, Kepala Dinas PUPR Aceh Jaya, serta Kepala DPMPKB Aceh Jaya.
Pemkab Aceh Jaya berharap sinergi dengan KPPN Meulaboh terus diperkuat, terutama dalam pengelolaan fiskal, optimalisasi TKD, pengembangan potensi ekonomi, dan penyusunan strategi pembiayaan pembangunan daerah.
Penguatan koordinasi tersebut diharapkan dapat menjaga kesehatan fiskal sekaligus meningkatkan kemampuan Pemkab Aceh Jaya dalam membiayai berbagai program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. []
