DISTORI.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Mayjen TNI Edi Nurhabad sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Rabu (30/9/2026).
Prosesi pelantikan digelar di Kantor BNPP, Jakarta. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 121/TPA Tahun 2026.
Tito melantik Edi dalam kapasitasnya sebagai Kepala BNPP. Dalam sambutannya, ia menyebut pengangkatan tersebut telah mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Ketentuan itu memungkinkan prajurit TNI aktif untuk mengisi sejumlah jabatan di BNPP.
Tito berharap penunjukan Edi dapat membawa perspektif baru sekaligus meningkatkan kinerja BNPP, terutama dalam menangani pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.
Ia menilai pekerjaan BNPP selama ini sudah berjalan, namun masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitasnya.
“Khusus untuk di bidang infrastruktur ini, saya minta nanti Pak Edi Nurhabad, dan juga seluruh direktur yang ada, tiga direktur yang di bawah, serta para kasubdit yang ada, benar-benar bisa memahami, memetakan permasalahan-permasalahan infrastruktur di perbatasan,” kata Tito.
Menurut Tito, setiap persoalan infrastruktur di wilayah perbatasan harus dipetakan secara menyeluruh agar tidak ada kebutuhan masyarakat yang luput dari perhatian.
Ia menekankan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur juga berkaitan dengan upaya menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
Selain memetakan masalah, Tito meminta BNPP menyusun skala prioritas pembangunan. Hal itu dinilai penting karena kebutuhan infrastruktur di kawasan perbatasan sangat beragam, sementara kemampuan pembangunan memiliki keterbatasan.
“Jadi, pahami problem, petakan problem di bidang infrastruktur perbatasan, dibuat prioritas mana yang diperlukan, karena pasti banyak sekali, enggak semua bisa dikerjakan. Dibuat roadmap 2027 mau bikin apa, 2028 mau bikin apa, 2029 kira-kira apa,” ujarnya.
Tito juga mendorong penguatan koordinasi antara BNPP dengan kementerian dan lembaga terkait.
Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah dapat disinergikan dengan kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan.
Sejumlah program yang perlu diintegrasikan antara lain pembangunan perumahan rakyat, jembatan, revitalisasi sekolah, hingga program pembangunan lainnya.
Khusus sektor perumahan, Tito meminta BNPP ikut memperkuat program yang tengah dijalankan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Ia menilai program tersebut berpotensi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang berada di kawasan perbatasan.
Tito juga meminta jajaran BNPP tidak ragu menyampaikan persoalan maupun masukan yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
“Jangan segan melapor, menyampaikan informasi, kalau memang perlu memberikan suatu masukan yang bagus, dan dianggap urgent, temui saya,” tegasnya.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Edfrie Richard Maith, serta sejumlah pejabat terkait. []
