DISTORI.ID – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh menegaskan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Aceh.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci agar tugas pemerintahan berjalan dengan baik sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
Hal itu disampaikan Dek Fadh saat memimpin Rapat Koordinasi bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Rabu (26/8).
Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik.
Dalam arahannya, Dek Fadh meminta seluruh SKPA mengedepankan transparansi dalam menjalankan tugas.
Ia juga mendorong setiap SKPA aktif menyampaikan informasi kepada media terkait isu maupun program yang ditangani, dengan memastikan seluruh informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.
Khusus SKPA yang menangani kebencanaan, Dek Fadh mengimbau agar informasi mengenai penanganan bencana disampaikan secara lebih aktif melalui media.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan informasi yang akurat dan terkini dapat diterima masyarakat secara luas.
Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan bencana secara cepat dan jelas.
“Dalam proses di Pemerintah Aceh, semuanya harus transparan. Silakan bicara di media terkait isu yang ditangani masing-masing SKPA, tetapi semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Khusus SKPA yang menangani bencana, cari ekspos media agar informasi dapat disebarluaskan kepada publik. Zaman sekarang transparansi adalah kunci,” tegas Dek Fadh.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran SKPA untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan pembangunan Aceh serta mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok dalam menjalankan tugas.
Dek Fadh meminta setiap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program segera disampaikan agar dapat dicarikan solusi secara bersama-sama.
Sementara itu, Plt. Sekda Aceh Taufik mengajak seluruh kepala SKPA memperkuat kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi guna mempercepat realisasi pembangunan Aceh pada 2026.
Menurut Taufik, masih terdapat berbagai pekerjaan yang perlu dipacu bersama. Karena itu, komunikasi yang intensif antarpimpinan SKPA dinilai penting agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih cepat, baik, dan lancar.
“Kita perlu berkolaborasi, berkoordinasi, dan berkomunikasi agar hal-hal yang kita usahakan bersama dapat diselesaikan. Mulai hari ini dan ke depan, kita akan intens berkomunikasi dengan para kepala SKPA agar koordinasi lebih lancar dan pelaksanaan program bisa lebih cepat sesuai dengan yang kita harapkan,” ujar Taufik.
Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Robby Irza, Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Aceh A. Murtala, para kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, serta seluruh jajaran SKPA terkait. []
