DISTORI.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menolak mentah-mentah masukan dari Jusuf Kalla untuk menaikan harga BBM subsidi.
Mulanya, Gibran mengakui menghargai apa yang menjadi masukan dari Jusuf Kalla selaku pendahulunya di kursi Wakil Presiden.
“Pemerintah menghargai dan memberikan perhatian serius berbagai masukan yang ada, termasuk dari Bapak Jusuf Kalla terkait usulan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM),” kata Gibran dalam keterangan tertulisnya yang dikutip, Kamis (9/4).
Namun, Gibran kemudian menegaskan bahwa usulan tersebut tidak sejalan dan selaras dengan apa yang sudah menjadi arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Namun mohon maaf hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil,” tegasnya.
Gibran menegaskan bahwa pemerintah bertekad melakukan efisiensi dan refocusing anggaran untuk melindungi masyarakat lapisan bawah.
“Hal itu agar tidak terbebani efek berantai dari kenaikan harga BBM seperti kenaikan harga bahan pokok, biaya transportasi, dan lain-lain,” tandasnya.
Selain itu, Gibran menyebut bahwa akselerasi transisi menuju penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan juga terus didorong.
“Hari ini Bapak Presiden melakukan kunjungan ke Magelang untuk meresmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Listrik, sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah,” ungkapnya.
Sebelumnya, JK mengatakan, subsidi energi khususnya BBM akan membuat defisit APBN semakin membengkak dan menumpuk utang.
Hal ini menjadi alasan Utama JK mengusulkan pemerintah mempertimbangkan menaikkan harga BBM dan mengurangi subsidi energi.
“Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga,” kata Jusuf Kalla saat wawancara di kediamannya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4).
Pertimbangan usulan tersebut juga terkait harga minyak dunia yang melonjak karena perang Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel.
Terkait konflik tersebut, banyak negara yang akhirnya melakukan penghematan untuk mengurangi potensi krisis energi dalam negeri.
Menurut JK, apabila pemerintah tetap mempertahankan subsidi BBM dan tidak menaikkan harga, maka utang pemerintah akan semakin besar.
Ia berpandangan, kenaikan utang justru lebih berbahaya dalam jangka panjang.
Menurutnya, pada akhirnya seluruh masyarakat Indonesia akan merasakan dampaknya. Meski demikian, JK tidak memungkiri, kenaikan harga BBM mungkin akan menimbulkan protes masyarakat di awal.
Menurutnya, masalah terebut bisa teratasi jika keputusan tersebut dijelaskan dengan baik.
“Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima,” ujarnya.
“2005, 2014, tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita terpaksa karena dari luar,” kata JK. []
