DISTORI.ID – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, melontarkan kritik terhadap kinerja komunikasi para pembantu Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai kebijakan strategis pemerintah sebenarnya sudah tepat, namun belum dijelaskan dan diimplementasikan dengan baik kepada publik.
Menurut Idrus, persoalan utama bukan terletak pada substansi kebijakan, melainkan pada lemahnya narasi yang dibangun oleh menteri dan juru bicara presiden.
“Secara konsep itu sudah benar. Ini kebijakan mendasar, prospektif, dan antisipatif,” ujar Idrus, Minggu (29/3/2026).
Ia meyakini arah kebijakan pemerintah telah memiliki fondasi kuat, mulai dari ideologi, falsafah bangsa, hingga konstitusi. Namun, kelemahan komunikasi membuat kebijakan tersebut kerap disalahpahami masyarakat.
“Itu memang sudah terencana dengan berbagai proyeksinya, bukan tiba masa tiba akal,” tambahnya.
Idrus menegaskan, tanpa penjelasan yang utuh dan sistematis, publik dapat melihat pemerintah seolah berjalan tanpa arah. Kritik yang muncul, kata dia, bukan karena kebijakan keliru, tetapi karena tidak disampaikan secara komprehensif sejak awal.
Pandangan tersebut sejalan dengan kritik sejumlah kalangan, termasuk Said Didu, yang menilai niat baik presiden perlu diikuti implementasi konkret yang dirasakan langsung masyarakat.
Ia menjelaskan, pemerintahan Prabowo memulai langkah dengan niat baik yang selaras dengan ideologi bangsa. Komitmen itu terlihat dalam upaya membangun Indonesia sebagai “rumah besar bersama” dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Selain itu, kesinambungan pembangunan juga tetap dijaga, termasuk melanjutkan program hilirisasi industri guna memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Idrus juga menyoroti sejumlah kebijakan strategis pemerintah seperti ketahanan energi, ketahanan pangan, pengembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan (AI), hingga pemberdayaan koperasi dan UMKM.
Namun demikian, ia kembali mengingatkan pentingnya komunikasi yang kuat, terbuka, dan konsisten dalam menyampaikan kebijakan tersebut.
“Perlu dijelaskan tindak lanjut kebijakan itu seperti apa, dari pilihan terbaik sampai yang terburuk. Itu harus disampaikan secara terbuka,” ujarnya.
Secara khusus, Idrus mengkritik peran juru bicara dan menteri yang dinilai belum optimal dalam menerjemahkan kebijakan presiden.
“Juru bicara itu harus mampu menjelaskan narasi dan argumentasi kebijakan secara kreatif, bukan sekadar menjawab setelah muncul kritik,” tegasnya.
Ia juga menilai para menteri harus lebih cerdas dalam mengimplementasikan kebijakan strategis menjadi program konkret yang mudah dipahami masyarakat.
Di tengah kritik tersebut, Idrus turut menyoroti tekanan global, terutama eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Menurut dia, dampak konflik tersebut terhadap pasokan energi global perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Sejumlah negara di Asia Tenggara, seperti Vietnam, Thailand, dan Laos, disebut mulai mengambil langkah penghematan energi. Bahkan Filipina dilaporkan menetapkan status darurat energi nasional.
Idrus menilai, dinamika global tersebut harus disampaikan secara transparan agar masyarakat memahami bahwa kebijakan pemerintah dipengaruhi situasi internasional.
Ia juga menyinggung polemik terkait keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional yang kerap disalahartikan sebagai bentuk keberpihakan.
“Masuknya Indonesia ke forum tertentu itu bukan berarti tunduk. Itu strategi komunikasi politik agar kita bisa menjelaskan posisi kita secara lebih luas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Idrus menilai pola komunikasi pemerintah selama ini masih cenderung reaktif.
“Harusnya dijelaskan lebih awal sebelum menjadi polemik. Kalau rakyat sudah paham, kritik yang muncul justru menjadi solusi,” katanya.
Di sisi lain, Idrus menegaskan bahwa Partai Golkar tetap berada dalam barisan pendukung pemerintah, sesuai arahan Ketua Umum Bahlil Lahadalia.
“Sesuai instruksi Ketua Umum, seluruh jajaran Partai Golkar mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Ia menambahkan, Golkar diminta berada di garis terdepan dalam mengimplementasikan, menerjemahkan, dan menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
“Partai Golkar harus menjadi bagian terdepan untuk memastikan kebijakan presiden dapat dipahami rakyat,” kata Idrus.
Di akhir pernyataannya, Idrus menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi, tetapi juga cara penyampaiannya.
“Substansi penting, tapi narasi juga menentukan. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan yang benar pun bisa dianggap salah,” tutupnya. []
