DISTORI.ID – Di tengah gejolak global akibat penutupan Selat Hormuz, Indonesia justru mendapat peluang strategis.
Pasalnya, sebanyak tiga negara dilaporkan mengajukan permintaan impor pupuk urea dari Indonesia.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa permintaan tersebut datang di saat banyak negara menghadapi gangguan distribusi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
“Kita akan ekspor pupuk urea karena kita produsen urea, beberapa negara sudah meminta. Ada tiga negara meminta,” kata Mentan dalam keterangannya, dikutip Senin (6/4/2026).
Meski demikian, Amran belum merinci negara mana saja yang mengajukan permintaan tersebut.
Ia menegaskan proses negosiasi masih berlangsung dan pemerintah berupaya mendapatkan nilai terbaik bagi Indonesia.
“Ya nanti, kan ini masih nego (negosiasi), supaya harga kita agak lebih bagus,” ujar Amran.
Momentum ini dinilai menjadi bukti bahwa Indonesia mulai memainkan peran penting sebagai produsen pupuk global, terutama di tengah terganggunya jalur distribusi energi dan logistik dunia.
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital perdagangan internasional, sehingga setiap gangguan langsung berdampak pada pasokan bahan baku dan distribusi komoditas strategis, termasuk pupuk.
Di sisi domestik, pemerintah memastikan kebutuhan pupuk nasional tetap aman.
Amran menyebut langkah antisipatif telah dilakukan sejak awal tahun melalui pengamanan bahan baku, sehingga pasokan dalam negeri tidak terganggu meski terjadi tekanan global.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga ketahanan sektor pertanian, terutama di tengah dinamika geopolitik yang tidak menentu.
Selain pupuk, pemerintah juga memastikan stabilitas pangan nasional tetap terjaga.
Amran menegaskan bahwa ketegangan di Timur Tengah tidak berdampak signifikan terhadap harga pangan di dalam negeri, didukung oleh stok beras yang melimpah.
Dengan cadangan mencapai 4,5 juta ton, stok beras nasional disebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 11 bulan ke depan.
Kondisi ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memanfaatkan peluang ekspor di tengah krisis global. []
