DISTORI.ID – Iran dilaporkan melakukan mobilisasi besar-besaran pasukan darat untuk mengantisipasi potensi Amerika Serikat (AS)-Israel melakukan penyerangan.
Langkah Iran bukan sekadar kesiapan defensif, melainkan sinyal kuat bahwa konflik berpotensi meluas menjadi perang terbuka berskala besar.
Sumber militer Iran menyebut lebih dari satu juta pejuang sudah disiapkan untuk menghadapi kemungkinan skenario invasi darat.
Hal itu terutama jika AS memperluas operasi militernya ke wilayah Iran selatan.
Menurut laporan media internasional seperti Al Jazeera yang dikutip WANA, bahwa eskalasi kesiapan pasukan darat di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dengan AS-Israel dalam beberapa pekan terakhir.
Lonjakan mobilisasi tidak hanya datang dari militer reguler. Sumber tersebut mengungkapkan adanya peningkatan signifikan jumlah pemuda Iran menjadi sukarelawan yang mendaftar ke unit paramiliter seperti Basij dan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).
“Spekulasi tentang kemungkinan serangan darat AS telah memicu gelombang kesiapan dan motivasi,” kata sumber tersebut dikutip dari WANA pada Jumat, (27/3/2026).
Fenomena ini mencerminkan pola yang juga pernah terjadi dalam konflik regional sebelumnya. Pasalnya, ancaman eksternal justru memperkuat solidaritas domestik Iran.
Sumber militer menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk menciptakan efek pencegah (deterrence) maksimal.
“Persiapan tersebut bertujuan untuk memastikan pencegahan yang efektif dan kesiapan operasional penuh dalam menghadapi tindakan potensial apa pun,” kata sumber itu.
Lebih jauh, ia memperingatkan bahwa setiap langkah berisiko akan dibalas secara tegas oleh Iran. Kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan medan tempur.
Di jalur diplomatik, ketegangan juga meningkat tajam. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melakukan pembicaraan langsung dengan Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres.
Dalam percakapan itu, Araghchi menyebut AS dan Israel sebagai pemicu konflik.
Ia menegaskan bahwa Iran akan tetap melanjutkan apa yang disebutnya sebagai ‘pembelaan’ yang sah atas keamanan nasional, kedaulatan, dan integritas wilayahnya.
Araghchi juga menyampaikan tuduhan keras yakni kejahatan yang dilakukan oleh AS dan rezim Zionis.
Iran turut menyoroti serangan terhadap target sipil seperti sekolah, rumah sakit, dan kawasan pemukiman.
Araghchi menekankan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB dan hukum humaniter.
Dia mengutuk AS-Israel yang dianggap agresor. Menurut dia, PBB mestinya bisa menggunakan mekanisme internasional untuk meminta pertanggungjawaban
Araghchi menyebut kondisi keamanan di kawasan tersebut sebagai akibat langsung dari ‘agresi’ ilegal AS dan Israel. Ia bahkan menegaskan bahwa Iran memiliki hak untuk membatasi kapal yang terkait dengan musuhnya di jalur Selat Hormuz.
Langkah ini menjadi perhatian global karena sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati jalur tersebut, sebagaimana dilaporkan BBC.
Menanggapi itu, António Guterres kembali menegaskan posisi PBB yang menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara.
Namun, ia juga mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas eskalasi konflik dan meningkatnya korban jiwa di kawasan tersebut. []
