DISTORI.ID – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menolak PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang telah merusak hutan di Tapanuli, Sumatera Utara.
“Kalau boleh jujur, saya sudah menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari (yang sebelumnya dikenal sebagai PT Indorayon) sejak lebih dari 20 tahun lalu,” tegas Luhut dalam akun Instagram @luhut.pandjaitan, Jakarta, dikutip Selasa (13/1/2026).
Menurut Luhut, banyak keluhan masyarakat sehingga dirinya menolak keberadaan PT tersebit.
“Penolakan ini bukan tanpa alasan, karena saat mengemban amanah sebagai Menperindag pada era Presiden Gus Dur tahun 2001, saya menyaksikan sendiri keluhan masyarakat tentang Danau Toba yang semakin keruh dan berbau,” kata Luhut
“Belum lagi kawasan hutan yang kian rusak. Dari situ saya belajar satu hal penting: pembangunan tidak boleh mengorbankan ruang hidup masyarakat,” sambung Luhut.
Luhut menceritakan pernah melihat demo masyarakat mengenai Indorayon, perusahaan yang kini menjadi Toba Pulp Lestari saat dirinya menjadi Menperindag.
Demo ini mengenai Indorayon, lantas Luhut bertanya mengenai apa itu Indorayon dan perusaahan apa.
Luhut pun bertanya kepada masyarakat apa yang jadi keluhan demo. Hasilnya, banyak masyarakat menolak operasi Indorayon.
“Saya minta berhenti. Saya turun, saya tanya sama rakyat itu apa yang terjadi? ‘Ini merusak lingkungan, Pak. Airnya ke danau Toba juga. Terus kemudian bau juga. Kemudian potongan kayu juga.’ Jadi Anda bayangin, tahun 2001 saja, rakyat itu sudah paham mengenai lingkungan,” cerita Luhut.
Usai pulang dari wilayah tersebut, Luhut pun secara langsung meminta Gus Dur untuk menutup operasi Indorayon.
“Waktu itu zamannya Gus Dur, itu saya usulkan langsung setelah pulang dari situ. Jadi kita suspend aja. Kita tutup aja,” kata Luhut.
Perusahaan itu pun pada akhirnya sempat ditutup. Namun karena lobi politik, perusahaan itu berjalan dan beroperasi kembali.
“Perusahaan dibuka lagi karena lobinya luar biasa. Dan di situlah menurut saya pemotongan kayu kalau diurut nanti foto satelit bisa dilihat,” katanya.
Menurut Luhut, TPL menjadi penyebab kurangnya hutan di Tapanuli. Hal ini dapat dilihat dari bukti foto-foto satelit.
“Kalau diurut nanti, foto satelit kan bisa dilihat. Betapa zaman itu sebenarnya, kerusakan yang paling besar hutan di Tapanuli, adalah karena TPL Indorayon ini,” ujar Luhut.
Luhut akhirnya melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih kembali lahan yang dikelola TPL kepada negara.
“Waktu menghadap Presiden (Prabowo) saya laporkan kepada beliau, bahwa menurut saya, Pak Presiden, karena sekarang Bapak sudah memerintahkan untuk membuat genome sequencing, dan menjadi seeding industry, pabrik bibit untuk holtikultura di Humbang Hasundutan, ya sekalian saja Pak, di relinquish tanahnya TPL itu, sehingga petani bisa kerja di sana,” papar Luhut.
Dia menyimpulkan saat ini Toba Pulp Lestari sejatinya sudah cukup untuk mengeruk keuntungan dari bumi Tapanuli. Luhut menyatakan operasional perusahaan tersebut tidak benar.
“Jadi, menurut saya, nggak ada gunanya itu lagi Toba Pulp itu. Toba Pulp, sudah cukup itu. Itu kan sebenarnya enggak benar,” tegas Luhut.
Luhut pun memberikan pesan untuk tidak pernah membuat kebijakan yang membahayakan masa depan generasi muda, terutama dalam hal pelestarian lingkungan.
“Selalu menjadi pertimbangan saya dalam menentukan setiap kebijakan. Seakan menjadi “reminder” bahwa setiap keputusan yang diambil hari ini adalah warisan bagi anak cucu kita nanti. Karena itu, saya sudah menyampaikan kepada Presiden @prabowo bahwa lahan tersebut harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat,”pesannya.
“Kami akan ubah eksploitasi menjadi pemulihan yang menumbuhkan harapan. Pertanian berbasis teknologi dan pemulihan ekosistem akan menjadi upaya untuk memulihkan masa depan masyarakat Tapanuli secara lebih bermartabat,” sambung Luhut.
Di ruang publik, seringkali muncul berbagai persepsi tentang mereka yang mengabdi di dalam pemerintahan.
Dirinya memandang hal ini sebagai masukan akan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat melalui sikap yang jujur dan terbuka.
“Karena itu, menanggapi berbagai tuduhan yang bergulir, saya ingin menegaskan satu hal: dalam negara yang sehat demokrasinya, kritik harus berdiri di atas data, bukan asumsi belaka,”
“Transparansi dan keadilan harus berjalan beriringan, agar ruang publik tidak dipenuhi prasangka, sehingga perjuangan kita tetap fokus pada satu tujuan, yakni masa depan Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan,” tutup Luhut. []
