DISTORI.ID – Banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat sudah memasuki hari ke-23 pada 18 Desember 2025.
Menurut data BNPB banjir dan longsor Sumatra ini berdampak terhadap 52 Kabupaten/Kota.
Korban jiwa mencapai 1.059 orang, 7.000 orang terluka, dan 192 orang masih hilang.
Dampak lainnya, sekitar 147.256 rumah rusak, 1600 fasilitas umum rusak, 967 fasilitas pendidikan rusak, 145 jembatan rusak, 434 rumah ibadah rusak, 290 gedung/kantor rusak, dan 219 fasilitas kesehatan rusak.
Dengan jumlah korban jiwa yang telah melampaui seribu orang, jumlah pengungsi yang mencapai 514.200.
Pengungsi sebanyak itu tersebar di 13 kabupaten/kota, kerugian material yang sangat besar, wilayah terdampak yang luas, dan adanya kerusakan fasilitas umum hingga menyebabkan terganggunya pelayanan publik.
Pemerintah perlu hadir melalui kebijakan nyata. Bukan sekadar datang mengunjungi kamp pengungsi, lalu saling membuat pernyataan seolah-olah kondisi yang dialami para korban tidak perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah.
Di samping itu, sikap pemerintah yang menganggap bantuan luar negeri sebagai sebuah ancaman adalah hal yang sangat keliru.
Menolak bantuan luar negeri menunjukkan bahwa pemerintah pusat secara nyata memperlambat penanganan termasuk pemulihan korban, termasuk pemulihan fisik dan infrastruktur lainnya.
Sampai dengan hari ke 23, pemerintah belum menetapkan kebijakan strategis apapun.
Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah benar-benar abai terhadap korban terdampak.
Atas kondisi ini, kami dari koalisi masyarakat sipil Aceh menuntut pemerintah pusat untuk:
1. Segera menetapkan status darurat bencana nasional untuk banjir dan longsor di Sumatra.
2. Pemerintah membuka akses kepada komunitas international untuk memberikan bantuan.
3. Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan. []
