DISTORI.ID – Pemerintah Aceh memberikan klarifikasi terkait pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menyebutkan bahwa pasokan listrik di Aceh telah menyala hingga 93 persen pada Minggu (7/12/2025) malam.
Pemerintah Aceh menilai pernyataan tersebut perlu diluruskan demi menjaga kondusivitas di tengah masyarakat.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan kondisi riil di lapangan belum sepenuhnya seperti yang disampaikan pemerintah pusat.
Ia menyebut, saat ini potensi suplai listrik untuk seluruh Aceh melalui jaringan menengah baru berada di kisaran 60–70 persen.
“Untuk wilayah Banda Aceh sendiri, kondisi saat ini baru sekitar 35–40 persen menyala. Namun, jika suplai dari Tegangan Tinggi Arun dapat selesai hari ini atau besok, maka sangat berpotensi Banda Aceh dan sekitarnya bisa menyala 100 persen, karena jaringan tegangan rendah di masyarakat nyaris tidak bermasalah,” ujar MTA, Senin, (8/12/2025).
Sementara itu, daerah dengan kerusakan terparah pada jaringan arus menengah, seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur, masih berada di bawah 40 persen normalisasi listrik.
Adapun Kota Lhokseumawe tercatat sekitar 75 persen, sedangkan wilayah Barat Selatan Aceh secara keseluruhan berada di kisaran 70–80 persen.
Pemerintah Aceh juga menyoroti dampak sosial dari pernyataan tersebut. Menurut MTA, sebagian masyarakat merasa kecewa karena kondisi di lapangan tidak sesuai dengan informasi yang diterima, bahkan berpotensi menimbulkan resistensi terhadap petugas PLN.
“Kami sangat berharap kekeliruan informasi ini tidak berujung pada kekecewaan masyarakat terhadap petugas PLN di lapangan, apalagi sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saat ini hampir 1.000 petugas PLN dari pusat sedang bekerja ekstra untuk memulihkan listrik di seluruh Aceh,” katanya.
MTA menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan pernyataan terkait kebijakan publik, terlebih dalam situasi bencana yang berdampak besar terhadap psikologis masyarakat serta kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kami berharap semua pihak sangat berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, karena ini menyangkut kondisi korban bencana dan kepercayaan masyarakat. Cintailah Aceh,” pungkasnya. []
