DISTORI.ID – Forum Mahasiswa Aceh Dunia (FORMAD) mengkritik keputusan Bupati Aceh Selatan yang melakukan perjalanan umrah di tengah situasi krisis bencana yang masih melanda sejumlah wilayah di daerah itu.
Sikap tersebut disampaikan FORMAD melalui siaran pers pada Senin (6/12/2025).
Ketua FORMAD, Hafiz Ma’ruf Akbar, menyebut keberangkatan itu dilakukan hanya beberapa hari setelah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengirimkan surat resmi kepada Pemerintah Pusat mengenai ketidaksanggupan menangani bencana.
Namun, tak lama kemudian pemerintah daerah mengeluarkan pernyataan bahwa penanganan bencana telah memasuki tahap akhir.
“Kontradiksi ini melemahkan kredibilitas pemerintah daerah dan menunjukkan hilangnya sense of crisis di tengah pemulihan yang belum selesai,” ujar Hafiz.
Ia menilai keberadaan kepala daerah sangat penting dalam situasi genting sebagai crisis commander yang mengoordinasikan energi, logistik, kesehatan, infrastruktur, dan komunikasi.
“Air bisa jadi surut, tetapi beban hidup rakyat masih tinggi. Kepemimpinan tidak boleh ikut surut,” tegasnya.
FORMAD menilai absennya bupati berpotensi menghambat proses pemulihan, terutama di tengah kelangkaan BBM, pasokan listrik yang tidak stabil, jaringan internet yang terganggu, serta aktivitas ekonomi yang belum pulih.
“Ibadah umrah adalah kemuliaan, tetapi mandat publik tidak boleh ditinggalkan. Umrah bisa dijadwal ulang, namun tidak demikian dengan bencana,” tambah Hafiz.
Selain itu, FORMAD mengkritik narasi pemerintah daerah yang menyebut penanganan bencana telah memasuki tahap akhir.
Menurut mereka, pernyataan tersebut tidak sejalan dengan kondisi lapangan dan inkonsisten dengan pernyataan ketidaksanggupan yang sebelumnya dikirim ke pemerintah pusat.
“Mengatakan tahap akhir tidak bisa sepihak, apalagi ketika pemulihan dasar pun belum optimal. Itu bukan sekadar tidak tepat, tetapi menyepelekan kedaruratan,” ujar Hafiz.
Perhatian FORMAD juga tertuju pada kawasan Trumon dan wilayah rawan banjir lainnya yang selama bertahun-tahun menjadi langganan bencana serupa.
Hingga kini, mereka menilai belum ada roadmap mitigasi banjir komprehensif yang dipublikasikan pemerintah daerah.
“Banjir yang terus terjadi bukan hanya fenomena alam, tetapi indikator kegagalan kebijakan publik,” kata Hafiz.
Melalui pernyataan resminya, FORMAD meminta Bupati Aceh Selatan memberikan penjelasan terbuka mengenai keberangkatan umrah di tengah krisis, termasuk bagaimana komando penanganan bencana dikelola selama ia berada di luar daerah.
FORMAD juga mendesak pemerintah daerah meninjau ulang pernyataan “tahap akhir penanganan bencana” dan menyampaikan data lapangan secara akurat.
Mereka turut mengimbau Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat memperkuat supervisi layanan dasar seperti energi, logistik, kesehatan, dan konektivitas digital.
Menurut FORMAD, keberhasilan penanganan bencana tidak sekadar diukur dari surutnya air, tetapi dari pulihnya kehidupan masyarakat.
“Air surut, bencana belum tentu selesai. Jika pemimpin yang surut, krisis justru bisa membesar,” tutup Hafiz.
FORMAD menyatakan akan terus mengawal transparansi kebijakan, menggalang solidaritas global, dan mengadvokasi percepatan penanganan darurat demi mencegah generasi mendatang mewarisi krisis serupa. []
