DISTORI.ID – Menjawab persoalan fragmentasi data yang selama ini terjadi, Kementerian HAM resmi meluncurkan inisiatif Satu Data HAM. Sebuah langkah strategis untuk menyatukan seluruh data HAM nasional.
Dalam Kick Off Satu Data HAM yang digelar di Hotel Shangri-La, Jumat (21/11), Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan, pembangunan nasional harus didukung oleh data HAM yang lengkap, akurat, dan terintegrasi.
“Penguatan tata kelola data merupakan fondasi penting dalam membangun peradaban HAM sebagaimana digagas Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita,” ujar Natalius di hadapan pejabat berbagai kementerian dan lembaga.
Natalius menyebut, sejak Kementerian HAM berdiri pada 21 Oktober 2024, pihaknya telah memetakan berbagai tantangan dalam penerapan HAM di sektor pembangunan.
Salah satu persoalan mendasar yang ditemukan adalah tersebarnya data HAM di banyak instansi tanpa konektivitas yang memadai.
“Kondisi ini telah menjadi hambatan serius bagi efektivitas penerapan nilai-nilai HAM dalam kebijakan pembangunan nasional, karena itulah kami menawarkan inisiatif konkret Satu Data HAM sebagai jawaban,” ungkapnya.
Pada acara bertajuk Satu Tahun Prabowo–Gibran, Satu Data HAM itu, Natalius menjelaskan bahwa platform Satu Data HAM dirancang agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat saling berbagi data dalam format yang seragam.
Menurutnya, Kementerian HAM telah menyelesaikan aspek regulasi melalui Permen HAM Nomor 13 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri HAM Nomor MHA-1.TI.06.03 Tahun 2025, menampilkan rancangan awal platform (mockup), serta menyusun Grand Design tata kelola Satu Data HAM.
Ia menekankan bahwa setiap angka di dalam platform tersebut mewakili manusia yang memiliki hak-hak dasar.
“Satu Data HAM ini adalah etalase pembangunan HAM di Indonesia, yang tidak hanya menggambarkan upaya perlindungan HAM yang dilakukan pemerintah tetapi juga meliputi pemenuhan dan penghormatan HAM,” jelasnya.
Natalius turut mengajak seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, hingga masyarakat sipil untuk memberi masukan bagi pengembangan ekosistem Satu Data HAM.
Ia meyakini, data terintegrasi akan mendukung kebijakan pembangunan yang lebih adil dan humanis.
“Acara Kick-Off Satu Data HAM menjadi langkah awal menuju tata kelola data HAM yang lebih baik. Dengan semangat kolaborasi nasional, Kementerian HAM berharap Satu Data HAM dapat menjadi salah satu fondasi atau pilar penting bagi peradaban HAM dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Pusat Data dan Informasi HAM, Linda Pratiwi, memaparkan bahwa roadmap Satu Data HAM untuk lima tahun ke depan telah disiapkan.
Target-targetnya meliputi penyusunan regulasi, pembangunan infrastruktur, integrasi data nasional, peningkatan interoperabilitas layanan, pemanfaatan kecerdasan buatan, serta penguatan Satu Data HAM sebagai dasar kebijakan HAM berbasis data.
“Mulai tahun depan, kami akan memulai konsolidasi data-data HAM bersama kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah,” ujar Linda.
Sebagai informasi tambahan, Satu Data HAM menjadi bagian dari implementasi program Satu Data Indonesia (SDI) yang diatur melalui Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Dalam prosesnya, Kementerian HAM intens berkoordinasi dengan Bappenas sebagai dewan pengarah dan BPS sebagai pembina data.
Acara Kick Off turut dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Irwasum Polri, Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional, Sekretaris Kemenparekraf, Plh. Sekda DKI Jakarta, serta sejumlah pejabat eselon II dari berbagai kementerian dan lembaga. []
Ikuti Kami
