DISTORI.ID – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten (RLPPK) adalah amanat dari Permendagri nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Bupati Aceh Jaya Safwandi, S. Sos menyatakan RLPPK merupakan informasi utama keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada publik dengan muatan informasi sebagai berikut:
Capaian Kinerja Makro
Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian Kinerja dihasilkan dari berbagai pogram yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.
Dirinya menambahkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terus berupaya untuk mencapai target IKK makro yang telah ditetapkan. Capaian kinerja makro indeks pembangunan manusia pada tahun 2024 sebesar 73,40, naik sebesar 0,96 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 72,44.
Angka kemiskinan terus menurun dari 12,42 persen pada tahun 2023 ke 12,25 persen terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar -0,17 persen begitu juga angka pengangguran terus dapat ditekan dari 2,88 persen pada tahun sebelumnya menjadi 2,75 persen di tahun 2024, namun pertumbuhan ekonomi terjadi penurunan sebesar -0,32 persen dari tahun 2023 sebesar 4,15 dibandingkan tahun 2024 sebesar 3,88 persen. Kata Bupati Aceh Jaya.
Tetapi capaian tersebut telah melampaui target Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Jaya sebesar 3,78 persen pada tahun 2024. Menurunnya Pertumbuhan ekonomi Aceh Jaya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.
Faktor internal meliputi kebijakan pemerintah daerah, investasi swasta, dan kinerja sektor-sektor ekonomi utama. Faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi global, harga komoditas, dan iklim investasi, Selain itu, bencana alam juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi di Aceh Jaya.
Capaian Kinerja Pelayanan Dasar
Bidang Urusan Pendidikan, secara keseluruhan Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama, usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, di setiap indikatornya mengalami peningkatan.
Seperti tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama pada tahun 2023 sebesar 61,83 persen dan sebesar 86,98 persen ditahun 2024 yang mengalami peningkatan sebesar 25,15 persen demikian juga usia yang berpartisipasi dalam PAUD meningkat sebesar 10,15 persen.
Angka partisipasi ini mencerminkan seberapa besar kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi perkembangan anak. Peningkatan tingkat partisipasi pendidikan sangat penting untuk menciptakan generasi penerus yang berkualitas.
Dengan mengikuti pendidikan, anak-anak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal, baik dari segi kognitif, sosial, maupun emosional.
Bidang urusan kesehatan, Meskipun terdapat tantangan, capaian-capaian di bidang urusan kesehatan terkait pelayanan dasar menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Aceh Jaya.
Diperlukan upaya berkelanjutan dari semua pihak untuk mengatasi tantangan yang ada dan mencapai tujuan pembangunan kesehatan seperti Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir mengalami penurunan -10,48 persen jika dibandingkan capaian kinerja tahu 2023 sebesar 72,05 persen dengan capaian tahun 2024 sebesar 61,57 persen.
Indikator yang mengalami penurunan lainnya adalah Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar turun sebesar -6,12 persen tetapi secara keseluruhan dari 14 capaian kinerja kesehatan ada 10 indikator yang mengalami peningkatan diantaranya adalah Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan pada tahun 2023 sebesar 63,42 dan 64,65 pada tahun 2024 bermakana terjadi peningkatan sebesar 1,23 persen dan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar pada tahun 2024 sebesar 100 persen, mengalami peningkatan sebesar 26,37 dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 73,63 persen.
Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Secara keseluruhan, bidang urusan pekerjaan umum dalam pelayanan dasar di Aceh Jaya telah menunjukkan capaian yang positif.
Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Penyediaan air bersih merupakan salah satu prioritas utama dalam pelayanan dasar. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah membangun dan meningkatkan sistem penyediaan air bersih, baik melalui pembangunan jaringan perpipaan maupun melalui penyediaan sumur bor dan instalasi pengolahan air.
Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih yang layak, sehingga meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
Capaian kinerja jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten Aceh Jaya ditahun 2024 sebesar 100 persen, mengalami peningkatan sebesar 55,99 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 44,01 persen.
Bidang Urusan Perumahan Rakyat, Capaian kinerja indikator Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di kabupaten Aceh Jaya adalah sebesar 100 persen sedangkan untuk capaian indikator yang lain seperti Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi.
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani, Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) capaiannya adalah 0 persen. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur.
Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) berperan aktif dalam menegakkan peraturan daerah, termasuk peraturan yang berkaitan dengan penerapan syariat Islam. Untuk capaian kinerja Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dan Perda dan Perkada yang ditegakkan pada tahun 2024 sebesar 100 persen.
Capaian perlindungan masyarakat mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk menjamin keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak warga negara. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK) Aceh Jaya terus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam, ini dapat dilihat dari capaian Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana tahun 2024 sebesar 100 persen terjadi peningkatan sebesar 12,23 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 87,77 persen.
Juga Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada tahun 2024 mencapai 100 persen dan tahun 2023 sebesar 87,77 persen mengalami peningkatan sebesar 12,23 persen.
Bidang Urusan Sosial, memegang peranan krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya, ini dapat dilihat dari Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti pada tahun 2024 mencapai nilai maksimal yaitu 100 persen meningkat 15,04 persen dari tahun sebelumnya yaitu 84,96 persen sedangkan indikator korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana dari tahun 2023-2024 mencapai 100 persen.
Hasil EPPK dan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun sebelumnya
Hasil EPPK, Kemendagri melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap LPPK yang disampaikan oleh setiap kabupaten. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan, serta capaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Evaluasi LPPK bertujuan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk pembinaan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta untuk menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Namun hingga saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum menerbitkan keputusan resmi terkait hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten (LPPK) tahun 2023 tetapi untuk tahun 2022 hasil EPPK Aceh Jaya mendapat nilai 2,675 dengan kategori sedang, berada pada urutan ke 240 dari 414 Kabupaten secara nasional dan pada urutan ke 2 Kabupaten/Kota ditingkat Provinsi Aceh.
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun sebelumnya, sepuluh tahun berturut-turut Kabupaten Aceh Jaya memperoleh WTP termasuk tahun 2023 Kabupaten Aceh Jaya juga memperoleh WTP sesuai dengan surat Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Aceh nomor 6.B/LHP/XVIII.BAC/04/2024 tanggal 26 April 2024.
Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Anggaran Daerah
Realisasi Penerimaan
Penerimaan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp 886.862.825.037,00 dengan realisasi sebesar Rp. 905.130.671.630,22 atau 102,06 % dari anggaran. Realisasi Penerimaan TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 70.277.340.330,34 atau 8,42 % di bandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp. 834.853.331.299,88.
Pengeluaran Anggaran Daerah
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.890.353.912.232,54 atau 96,38 % dari anggaran belanja tahun 2024 sebesar Rp. 923.790.746.948,00. Realisasi Belanja Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 67.257.989.812,98 atau 8,17 %, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 823.095.922.419,56.
Realisasi Penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluaran dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan.
Realisasi Penerimaan Menurut Jenis Penerimaan
Realisasi Penerimaan menurut jenis penerimaan yaitu Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Pendapatan Tranfer dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Realisasi Penerimaan pada tahun 2024 sebesar Rp. 905.130.671.630,22 atau 102,06 persen dibandingkan anggaran penerimaan tahun 2024 sebesar Rp. 886.862.825.037,00. Realisasi Penerimaan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 70.277.340.330,34 atau 8.42 persen dibandingkan realisasi penerimaan pada tahun 2023 sebesar Rp. 834.853.331.299,88.
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
Realisasi belanja menurut jenis belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Realisasi belanja pada tahun 2024 sebesar Rp. 890.353.912.232,54 atau 96,38 persen dibandingkan anggaran belanja tahun 2024 sebesar Rp. 923.790.746.948,00. Realisasi Belanja tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 67.257.989.812,98 atau 8.17 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun 2023 sebesar Rp. 823.095.922.419,56.
Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan
Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Realisasi Pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp. 38.432.126.411,14 mengalami peningkatan sebesar Rp. 10.812.642.419,32 atau 39,15 persen dibandingkan realisasi pembiayaan pada tahun 2023 sebesar Rp. 27.619.483.991,82.
Inovasi Daerah
Kabupaten Aceh Jaya kembali mencatat prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Innovative Government Award (IGA) sebagai Kabupaten Sangat Inovatif untuk kelima kalinya berturut-turut sejak 2020. Pencapaian ini menjadi bukti keberhasilan pemerintah daerah dalam mengembangkan inovasi, didukung oleh pendampingan dari Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (Puslatbang KHAN) Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.
Beberapa inovasi unggulan yang berhasil diterapkan Aceh Jaya, seperti salah satu inovasi “Agam Pelandok” Yaitu inovasi pendekatan layanan administrasi kependudukan di Gampong sehingga masyarakat tidak perlu harus datang ke Disdukcapil Kabupaten Aceh Jaya untuk pengurusan Administrasi Kependudukan.
Dengan pencapaian ini, Aceh Jaya semakin mengukuhkan posisinya sebagai kabupaten paling inovatif di Indonesia, membuktikan bahwa kerja sama, komitmen, dan inovasi adalah kunci menuju kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. []
