DISTORI.ID – Para pemegang saham Bank Aceh kembali menunjuk Fadhil Ilyas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank Aceh dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Pendopo Gubernur Aceh, Senin (17/3/2025).
Sekretariat Perusahaan Bank Aceh, Iskandar, menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut, pemegang saham memutuskan untuk membatalkan hasil RUPSLB yang sebelumnya digelar pada 14 Maret 2025 secara hybrid (daring dan luring).
“Keputusan RUPSLB 14 Maret 2025 sempat memberhentikan Direktur Bisnis, Fadhil Ilyas, dan Direktur Kepatuhan, Numairi, sehingga hanya menyisakan satu anggota direksi, yaitu Plt Direktur Utama M. Hendra Supardi,” ujar Iskandar.
Namun, kondisi tersebut bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah dan POJK 17 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum, yang mewajibkan bank memiliki minimal tiga anggota direksi.
“Dengan pertimbangan menjaga tata kelola yang baik serta stabilitas operasional, pemegang saham sepakat membatalkan hasil RUPSLB 14 Maret 2025 dan mengaktifkan kembali Fadhil Ilyas sebagai Direktur Bisnis serta Numairi sebagai Direktur Kepatuhan,” jelas Iskandar.
Selain itu, dalam keputusan terbaru, Fadhil Ilyas kembali ditunjuk sebagai Plt Direktur Utama, sementara M. Hendra Supardi kembali ke posisinya sebagai Direktur Dana & Jasa.
Kinerja Positif Bank Aceh di Bawah Kepemimpinan Fadhil Ilyas
Di bawah kepemimpinan Fadhil Ilyas sepanjang tahun 2024, Bank Aceh mencatatkan tren pertumbuhan keuangan yang positif. Berdasarkan data yang dirilis, pertumbuhan aset meningkat dari Rp30,4 triliun pada 2023 menjadi Rp31,9 triliun pada 2024.
Dana pihak ketiga (DPK) juga mengalami kenaikan dari Rp24,4 triliun menjadi Rp26,2 triliun, sementara pembiayaan naik dari Rp18,7 triliun menjadi Rp20,4 triliun. Tak hanya itu, laba Bank Aceh juga tumbuh dari Rp575 miliar pada 2023 menjadi Rp590 miliar di tahun 2024.
Dengan keputusan RUPSLB terbaru ini, Bank Aceh berharap dapat terus menjaga stabilitas operasional serta memperkuat kinerja keuangan guna mendukung perekonomian daerah. []
