DISTORI.ID – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh, Ramza Harli, melontarkan kritik keras kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh, Almuniza Kamal. Kritik ini terkait rencana mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, yang dinilai Ramza dapat merusak tatanan pemerintahan yang telah berjalan baik.
Ramza menyampaikan, Pj Wali Kota seharusnya mendengar aspirasi masyarakat yang menginginkan stabilitas pemerintahan hingga dilantiknya Wali Kota definitif. Menurutnya, Pj Wali Kota hanya memiliki kewenangan terbatas karena sifat jabatannya yang sementara.
“Apa urgensinya bagi Pj walikota untuk melakukan uji kompetensi JPT Pratama terhadap 18 kadis tersebut. Saya heran kenapa dia lakukan ini, apa kepentingannya bagi kelancaran pemerintahan yang sedang dijalankannya yang hanya dua bulan lagi bila jadwal pelantikan wali kota baru dilaksanakan pada bulan Maret ini,” ujar Ramza, Minggu (5/1/2025).
Ramza juga menyebut adanya dugaan upaya untuk mempertahankan 18 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui mutasi ini, sehingga sesuai aturan, kepala OPD tersebut tidak dapat diganti sebelum masa jabatan dua tahun. Ia menilai tindakan ini dapat mengganggu pemerintahan mendatang yang dipimpin Illiza-Afdhal.
“Kalau benar tujuannya seperti ini, sikap Almuniza sangat berbahaya. Ini pasti ada upaya untuk merusak tatanan pemerintahan yang akan dijalankan oleh Illiza-Afdhal nantinya. Saya heran kenapa dia tidak mau berkoordinasi sedikitpun dengan walikota terpilih dalam urusan ini,” ujarnya.
“Bagaimana pemerintahan Illiza-Afdhal bisa berjalan dengan baik bila kadisnya bukanlah orang yang sejalan dengan wali kotanya,” imbuhnya lagi.
Ramza menegaskan bahwa Almuniza sebaiknya fokus pada program-program prioritas masyarakat, seperti penanganan stunting dan pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dijadwalkan berlangsung pada Januari ini.
“Saya belum melihat komitmen Almuniza terhadap program makan bergizi gratis ini. Sebaiknya ia lebih memprioritaskan program mendesak ketimbang sibuk mengutak-atik susunan kepala OPD,” lanjutnya.
Sebagai penutup, Ramza menyatakan bahwa jika kebijakan mutasi ini terus dilanjutkan, ia akan mengupayakan langkah politik melalui hak interpelasi dan angket di DPRK Banda Aceh.
“Saya tidak akan berhenti bersuara, bila Almuniza tidak merespons juga terhadap proses mutasi JPT ini, saya akan meminta pimpinan DPRK dan teman-teman fraksi lainnya untuk menggunakan hak interpelasi dan hak angket,” tutup Ketua DPC Gerindra Kota Banda Aceh tersebut. []
