DISTORI.ID – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto enggan memberikan dana hibah 2025 ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Makassar.
Alasan Wali Kota Makassar ogah beri dana hibah 2025 ke KONI diduga berkaitan dengan Pemilihan Wali Kota Makassar.
Berembus isu, hibah KONI diputus lantaran Ketua KONI Makassar Ahmad Susanto, dukung pasangan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (Mulia) pada Pilwali Makassar.
Namun Wali Kota Makassar Danny Pomanto membantah hal itu. Kata Danny, Pemkot Makassar tak memberikan hibah lantaran kasus hukum yang sedang berjalan di tubuh KONI.
“Tidak akan di kasih, jelas itu. Kasi clear dulu masalah hukumnya,” tegas Danny Pomanto beberapa waktu lalu.
Selain itu, alasan Pemkot untuk tidak memberi dana hibah ke Koni untuk mencegah masalah di kemudian hari.
“Apa boleh buat, dari pada celaka, dimanfaatkan orang,” ujar Danny.
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda mengatakan, KONI telah diberikan kesempatan untuk menyetor proposal kegiatan dan kebutuhan anggaran untuk tahun 2025
Syaratnya proposal tersebut harus ditandatangani atau mendapat persetujuan langsung dari Wali Kota Makassar, Danny Pomanto.
“Itu sesuai dengan Perwali Nomor 23, itu harus mekanismenya membuat proposal dan disposisi wali kota setelah disposisi maka kita akan masukkan dalam rencana kerja SKPD Dispora,” jelasnya.
Hanya saja kata dia, hingga Juli lalu, KONI Makassar tak berhasil mendapat disposisi wali kota.
“KONI tidak dapat disposisi dari wali kota, kita menunggu untuk dimasukkan selama RKPD perubahan, tapi sampai waktu ditentukan tidak ada masuk sehingga tidak tertuang dalam renja,” ujarnya.
Untuk itu, terkait nasib atlet cabang olahraga, akan difasilitasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Itu pun menyesuaikan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh Dispora Makassar.
“Kalau sesuai RKPD bisa dibiayai Cabor lihat kemampuan dan skala prioritas, tergantung Dispora yang penting sesuai Renja dan RKPD,” tuturnya
Terpisah, Plt Kepala Dispora Makassar Andi Tenri Lengka menyatakan, untuk pembinaan cabor tetap kewenangan dan tanggung jawab KONI.
Dispora Makassar hanya bisa memfasilitasi lewat kegiatan kejuaraan, tidak bisa melakukan pembinaan secara detail dan menyeluruh.
“Kalau pembinaan tetap KONI, tapi kita buat kegiatan kejuaraan, tapi kan berbeda waktu ada anggarannya KONI, itu sangat jauh beda. Sampai saat ini kami lakukan membuat event kejuaraan dan itu tidak semua, tidak menyeluruh,” tuturnya.
Selain itu, Dispora juga hanya menyiapkan bonus bagi atlet yang mendapatkan medali pada kejuaraan Porda dan PON Aceh-Sumut beberapa waktu lalu.
“Saya minta di DPR untuk minta bonus PON dan PORDA tapi tidak sebesar yang KONI kasi, hanya yang dapat medali kami kasi. Kalau pembinaan secara spesifik tidak,” pungkasnya. []
