DISTORI.ID – Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Serambi Mekkah (USM), Ahmad Yusuf mengakui selama aksi Aliansi Pengawal Indonesia (API) Demokrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Banda Aceh, telah terjadi polarisasi.
Hal itu mengakibatkan fokus tuntutan melebar ke isu-isu yang tidak termasuk dalam poin yang telah disepakati. Salah satu hal yang sangat disayangkan, adanya upaya mempolitisasi aksi tersebut dengan menyoroti individu tertentu.
“Dalam hal ini salah satu perwakilan fraksi partai yang membacakan putusan saat sidang DPR RI berlangsung, yang dianggap sebagai sasaran kritik utama,” kata Ahmad, Sabtu (24/8/2024).
Padahal, keputusan DPR RI yang dibacakannya hasil kesepakatan bersama partai, dan masih banyak partai lainya yang juga terlibat.
“Saya ingin menegaskan sekaligus menghimbau bahwa aksi ini bukanlah tempat untuk menyerang pribadi atau partai tertentu, melainkan untuk memperjuangkan keadilan dan mendesak agar putusan MK dihormati tanpa ada intervensi politik lainnya,” sebutnya.
“Jika memang ada upaya untuk mengkritik keterlibatan partai dalam upaya menganulir putusan MK, maka seharusnya semua partai yang terlibat dalam proses tersebut mendapatkan sorotan yang sama, bukan hanya satu atau dua individu saja.”
Ia mengajak seluruh mahasiswa dan instansi yang terlibat dalam aksi ini untuk, “tetap berfokus pada poin-poin tuntutan yang telah disepakati.”
Menurut Ahmad, mahasiswa harus menjaga objektivitas dan tidak terpancing oleh isu-isu lain yang terkesan politis dan dapat merusak esensi perjuangan.
“Saya juga mengecam keras adanya oknum yang mencoba membawa isu boikot terhadap individu tertentu dalam aksi kemarin,” tegasnya.
Ahmad berharap, ke depan mahasiswa bisa lebih bijak dalam menyuarakan aspirasi dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi yang diperjuangkan,” bersama agar NKRI khususnya Aceh tetap sehat dan Waras,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, ribuan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Aceh menggelar aksi tolak Revisi Undang-undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Aksi demo dilakukan di gedung DPRA pada Jumat (23/8/2024) sore hingga malam hari. []
