DISTORI.ID – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Inspektorat Jenderal (Itjen Kementan) segera berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal jalannya pembangunan pertanian. Salah satu yang harus dilakukan adalah menempatkan beberapa pegawai KPK agar berkantor di Kementan.
Hal ini pernah dilakukan Amran saat dirinya menjabat sebagai Mentan periode 2014-2019 lalu, guna memperkuat integritas dan pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Saya minta besok ada jajaran KPK yang berkantor di Kementan untuk mengawasi jalannya pembangunan pertanian,” ungkap Amran di kantornya, Kawasan Ragunan, Jakarta, dilansir CNBC Indonesia, Kamis (26/10/2023).
Amran menilai pengawasan KPK sangat penting agar tidak ada lagi pegawai Kementan yang terjerat tindak pidana dan merugikan banyak orang, terutama para petani Indonesia. Dia ingin Kementan kembali menjadi institusi bermartabat dan mendapat kepercayaan publik.
“Saya kira ini penting sekali karena publik harus memahami tugas membangun pertanian. Karena itu sekali lagi saya berharap besok sudah ada KPK yang berkantor di Kementan,” ujarnya.
Selain itu, Amran juga telah memastikan koordinasi antar unit di lingkup Kementan berjalan dengan baik, dan ia juga meminta agar jajaran kerjanya bekerja maksimal dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis nasional.
“Yang pertama, kita sudah melakukan konsolidasi untuk membuat pertanian bergerak cepat dan bekerja maksimal. Kemudian programnya kita fokus pada komoditas beras dan jagung. Karena itu saya minta agar membuat akselerasi sehingga dalam waktu dekat kita bisa swasembada,” katanya.
Yang terpenting saat ini, lanjutnya, membangun kekompakan dan meletakan pondasi kuat agar ke depan Indonesia mampu mempercepat pembangunan pertanian. Amran ingin swasembada bisa dilakukan pada semua komoditas, termasuk peternakan, gula, padi jagung dan komoditas strategis lainnya.
“Hari ini kita letakkan pondasinya, agar tahun-tahun mendatang tiga potensi yang ada bisa kita maksimalkan. Jadi sekali lagi, kita harus meletakkan pondasinya dengan baik untuk memudahkan kerja-kerja menteri berikutnya,” jelasnya. (CNBC Indonesia)
